Agar Tak Cuma 'Ancaman', Ahok Harus Buat Batas Waktu Ganti Metromini

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta segera merealisasikan penggantian Metromini. Harus ada alternatif angkutan yang disediakan agar warga yang biasa naik Metromini tak kebingungan mencari moda transportasi.

Ahok memang berulangkali menebar ancaman akan 'menyikat' Metromini dan Kopaja yang tak laik jalan juga ugal-ugalan pengemudinya. Tapi masih saja warga dipaksa naik Metromini yang juga kerap melanggar lalu lintas hingga akhirnya celaka.

"Bayangin dalam seminggu dua angkutan umum menabrak KRL. Minggu lalu aja TransJakarta, nggak usah Metromini, TransJakarta saja menerobos pintu kereta api kok. Semua jelek nih angkutan di Jakarta," kata pengamat transportasi, Azas Tigor Nainggolan saat dihubungi Senin (7/12/2015).

Sebagai pengguna angkutan umum, Tigor menyayangkan sulitnya mendapat kenyamanan dan keamanan menggunakan Metromini.

"Saya yakin mereka nggak penuh njalaninnya, penumpangnya dioper-oper. Saya sering naik lalu dioper disuruh pindah, angkutan umum apaan? Masa tahun sejak 1960-an sampai udah abad 21 masih begitu?" ujarnya kesal.

"Sopir ugal-ugalan coba, mobilnya nggak ada uji kelaikannya, uji KIRnya nggak ada, sopirnya dicek nggak punya SIM, pemerkosaan ada di mana-mana di angkutan umum. Jadi orang itu merasa nggak aman gitu lho. Kalau udah nggak aman pasti nggak nyaman," paparnya.

Maka sudah seharusnya Metromini diganti sesegera mungkin dengan armada baru "Sejak 2012 saya sudah mengajukan supaya peremajaan Metromini ke Kadishub (DKI)," kata dia.

Namun revitalisasi angkutan umum berjalan lamban. Sehingga warga Jakarta mau tak mau menumpang angkutan yang tidak laik jalan.

"Kita dibuat nggak ada pilihan, mau nggak mau pakai yang begitu-begitu. Nggak ada akses dan kita dibuat nggak ada pilihan, artinya mau nggak mau percaya sama angkutan umum yang mengerikan," ujar Tigor.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, menghapus Metromini tak bisa dilakukan secara langsung. Dishub tengah berupaya memperbaiki kondisi Metromini dengan terintegrasi bus TransJakarta.

"Yang dihapus itu ada mekanismenya, yang paling penting bagaimana kita mempersiapkan Rp/km. Kalau seumpama itu sudah siap, mungkin (Metromini) itu bisa kita hapus semuanya. Tapi kalau kita belum siap, belum bisa menghapus karena kaitannya memang terus terang saja Metromini juga sendiri masih dibutuhkan masyarakat," ujar Andri Yansyah saat dihubungi detikcom.

Andri Yansyah menyebut sudah ada 1.600 izin trayek atau sekitar 60 persen dari total 3 ribu izin trayek yang sudah dicabut. "Jadi sekarang yang lama-lama akan kita sikat, akan kita tertibkan dan kita tidak akan nambah lagi," tegasnya.

Dia yakin bila sistem setoran dihapus dan diganti dengan sistem Rp/kilometer dengan terintegrasi bus TransJakarta, maka Metromini yang dimiliki perseorangan akan hilang dengan sendirinya.

(fdn/fdn)