Gerakan Selamatkan NKRI: Kembalikan Pancasila dan UUD 1945

Jakarta - Sejumlah tokoh purnawirawan TNI, aktivis, serta politisi mendeklarasikan gerakan selamatkan NKRI. Apa tujuannya?

Para tokoh ini mengadakan curah pendapat di Restoran Raden Bahari, Jl Buncit Raya, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2015). Sejumlah tokoh hadir antara lain eks Panglima TNI Jenderal Purn Djoko Santoso, Hariman Siregar, Heppy Trenggono, Hatta Taliwang, Ariady Achmad, Mayjen Purn Bambang Sumarno, Bambang Wiwoho, Mayjen Purn Prihanto Soemantri, Ramli Kamidin, dll.

Latar belakang gerakan ini sebenarnya hanya sebatas dari obrolan grup WhatsApp para purnawirawan. Dari obrolan grup tersebut, ternyata masih ada yang mempertanyakan tentang eksistensi Pancasila dan UUD 1945.

"Ternyata di grup WA, masih ada yang menganggap opo iku (apa itu) pancasila dan menganggap UUD 1945 disusun secara tergesa gesa. Padahal Pancasila dan UUD 1945 bukan produk asal-asalan dan cepet-cepetan. Produk ini diawali dengan proses panjang dan perenungan yang mendalam." Ujar Prijanto dalam sambutannya.

Realisasi gerakan ini tadinya hanya sebatas surat yang nantinya ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait keresahan yang mereka rasakan. Mereka kemudian berubah haluan karena melihat keresahan yang sama telah dirasakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Kami berkumpul di kantor PPAD Jakarta (persatuan purnawirawan) di situ kami sekitar 17 orang. Kemudian kami tadinya berniat untuk menulis surat ke Panglima TNI tapi itu urung dilaksanakan karena Panglima TNI sudah menyadari kalau demokrasi di Indonesia sudah menyimpang. Jadi kami memutuskan untuk membuat sebuah gerakan untuk menyikapi bangsa dan negara ini. Kita perlu selamatkan NKRI, dengan dua cara yakni kembali ke ideologi pancasila dan konstitusi negara UUD 1945, "jelas Prijanto.

Dalam gerakan ini, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan doa bersama, acara dilanjutkan dengan penandatangan deklarasi selamatkan NKRI, yang terdiri dari:

1. Kembalikan kepada Pancasila dan UUD 1945.
2. Prioritaskan penggunaan produk dalam negeri.
3. Tolak buruh asing.

3 hal tersebut dinilai Prijanto dan kawan-kawan sangat terkait dengan implementasi dan penanaman nilai Pancasila yang semakin menurun.

"Saat ini ideologi menjadi terabaikan, nilai ketuhanan diabaikan, masyarakat mulai tidak mengenal nilai kemanusiaan dan peradaban, persatuan Indonesia mulai luntur, sulitnya memaknai makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, keadilan sosial sepertinya hanya menjadi mimpi bagi rakyat jelata," ujarnya. (van/bar)