Muladi: Munas Golkar Sebaiknya Dibicarakan Setelah Pilkada

Jakarta - Sengketa kepengurusan Partai Golkar agaknya masih berlanjut karena Agung Laksono meminta segera diselenggarakan Munas, sementara Aburizal Bakrie (Ical) masih ingin 4 tahun lagi. Tokoh senior Partai Golkar, Muladi menilai Munas memang tak harus segera dilakukan.

"Munas Golkar bukan sesuatu hal mustahil tetapi hendaknya dibicarakan nanti bukan sekarang, tapi jangan terlalu lama. Setelah masa transisi dilakukan secara mantap setelah Pilkada nanti. Sepenuhnya tergantung setelah rapat pleno Rapimnas kepengurusan baru. Rapimnas gabungan tadi sesuai AD/ART," tutur Muladi di Restoran Merah Delima, Jl Adityawarman No 47, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2015).

Tadi sore Muladi juga mendengarkan audiensi dari kader-kader muda Partai Golkar. Para kader muda mengaku resah ketika senior-seniornya tak kunjung akur.

Kubu Agung Laksono bahkan masih berniat mengajukan PK sehingga membatalkan salah satu putusan tentang kepengurusan Golkar. Padahal dalam silaturahmi nasional kedua pihak mengaku sudah siap melakukan rekonsiliasi.

"Rekonsiliasi semu terjadi di Golkar. Kita tidak tahu kelangsungan (nantinya). Lebih-lebih salah satu pihak mengajukan PK," ujar Muladi.

Padahal jika kepengurusan transisi dibentuk, maka tak akan terjadi hal demikian. Karena, menurut Muladi, kedua pihak sudah terakomodasi.

"Proses rekonsiliasi Golkar tidak hanya terjadi di DPP. Bisa terjadi di DPR dan DPRD. Karena fraksi tersebut ujung tombak dan kepanjangan tangan partai Golkar dalam mengambil kebijakan yang saat ini juga terbelah. Kekisruhan jangan dianggap remeh karena dapat berpengaruh pada stabilitas politik akan terganggu. Karena Parpol (adalah) pilar pembangunan dan pilar demokrasi," sebut Muladi. (bag/miq)