"Rp 740 miliar itu tidak cukup. Karena kita akan multiyears," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).
Roem menuturkan bahwa sebenarnya tidak semua dari Rp 740 miliar itu bisa langsung digunakan untuk pembangunan gedung baru. Ada penundaan anggaran sekitar Rp 175 miliar sehingga anggaran baru bisa cair ketika negara memiliki dananya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi saya kira itu akan bertahap dan itu sudah ada keputusan dari menteri pekerjaan umum bahwa itu bisa dikerjakan multiyears. Nah sekarang, pelaksanaannya kembali ke kesekjenan," ucap politikus Golkar ini.
Roem pun meyakinkan bahwa pembangunan gedung baru ini bukan hanya untuk para wakil rakyat yang duduk di Senayan saat ini. Bisa saja nanti yang lebih menikmati adalah anggota DPR periode selanjutnya.
"Saya ingin semua pihak mengerti bahwa kebutuhan pembangunan gedung sangat penting bukan hanya untuk 560 anggota yang ada di sini tapi untuk rakyat. Karena 100-200 tahun lagi bahkan mungkin bakal dibutuhkan bangsa," ungkap Roem.
DPR memang awalnya memiliki 7 proyek pembangunan dengan nilai total Rp 2,7 triliun. Namun belakangan proyek itu diubah menjadi tinggal tiga proyek dengan nilai Rp 2,08 triliun. Proyek-proyek itu akan didanai oleh APBN dengan mekanisme tahun jamak, yaitu APBN tahun 2016, 2017 dan 2018.
Belakangan, anggaran Rp 740 miliar masuk di APBN 2016 yang ditujukan untuk pembangunan ruang kerja anggota DPR. Lokasi gedung baru akan dibangun di kawasan Kompleks Parlemen Senayan saat in (imk/tor)











































