.webp)
"Kepada janji pemerintah sebagai komitmen kepada dewan, Gerindra dengan ini menyatakan setuju atas RAPBN 2016 karena kami percaya komitmen pemerintah akan dilaksanakan," kata ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani dalam rapat paripurna gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Muzani mengatakan, dalam RAPBN 2016 yang dibahas sejak Banggar, pemerintah lebih berpihak untuk memperbesar dana bagi BUMN dan tidak berpihak pada kepentingan yang langsung menyentuh rakyat seperti dana desa dan lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami terus kontrol pemerintah, kami ikuti perkembangan, kami ingin agar setiap sen uang negara betul-betul dimaksudkan untuk kepentingan bangsa," imbuh Muzani.
"Terimakasih kepada pemerintah yang telah akomodir pandangan DPR, Gerindra dan pandangan rakyat," tegasnya.
Berikut dua kesepakatan yang tercapai dari hasil lobi pimpinan tersebut.
1. DPR RI dapat menyetujui RUU tentang RAPBN tahun anggaran 2016 untuk disahkan menjadi UU tentang APBN tahun anggaran 2016 dengan catatan bahwa seluruh catatan fraksi merupakan bagian yang utuh dan tidak terpisahkan dalam UU tentang APBN 2016 yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) dikembalikan kepada komisi-komisi terkait yang akan dibahas dalam APBN-P 2016 yang akan datang.
Sebelumnya, kesepakatan untuk menunda memberikan PMN bagi BUMN dalam RAPBN 2016 itu sebenarnya sudah lebih dulu tercapai saat Menkeu Bambang Brojonegoro sebagai utusan Presiden Jokowi bertemu Prabowo Subianto pagi tadi. Saat itu Bambang mengajukan usul bisa menunda pembahasan PMN untuk BUMN.
(bal/dnu)
