Beri 18 Catatan untuk Pemerintah, PKS Setujui RAPBN 2016

Jakarta - Fraksi-fraksi di DPR akhirnya membacakan pandangan finalnya terhadap RAPBN 2016 dalam rapat Banggar malam ini. Fraksi PKS termasuk yang setuju dengan RAPBN 2016, meski memberikan sebanyak 18 catatan di dalamnya.

"APBN adalah jangkar kebijakan ekonomi strategis yang memuat seluruh rencana kegiatan pembangunan nasional dan program-program kesejahteraan rakyat yang harus dijaga kredibilitasnya," kata juru bicara F-PKS Abdul Fikri Fakih mengawali catatan pertamanya dalam rapat Banggar di gedung DPR, Jakarta, Kamis malam (29/10/2015).

Menurutnya, pengajuan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 oleh pemerintah tidak kredibel. Hal ini berdampak pada perubahan yang signifikan dalam arah pembahasan, baik terkait asumsi makro maupun postur.

"Pertumbuhan ekonomi yang turun signifikan dari 5,5 persen menjadi 5,3 persen, asumsi kurs rupiah terhadap dollar juga melemah signifikan, dari Rp 13.400 menjadi Rp 13.900. Sedangkan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) berubah dari 60 dollar per barel menjadi 50 dollar per barel," papar Abdul.

PKS juga memberi catatan soal meningkatnya pinjaman luar negeri. Lalu soal penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3 persen. PKS memandang target tersebut jauh dari janji pemerintah yang akan mencapai pertumbuhan di atas 7 persen.

"Penurunan pertumbuhan disertai dengan merosotnya kualitas pertumbuhan ekonomi selama ini telah menghambat perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat," terang Abdul.

PKS juga mengkritisi kelemahan dalam perencanaan dalam menyusun RAPBN yang berdampak pada postur anggaran dalam pembahasan. Pendapatan negara yang turun dan dipangkasnya target penerimaan pajak dan bukan itu saja.

"Penurunan secara tidak lazim menunjukkan lemahnya pemerintah dalam kelola keuangan negara," ucapnya.

Catatan kelima soal target penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir tidak tercapai. PKS mendesak pemerintah tegas terhadap wajib pajak termasuk untuk perusahaan asing. Keenam, pelemahan dalam menyusun RAPBN 2016 berdampak pada pemangkasan belanja kementerian dan lembaga.

Kemudian, PMN sebesar Rp 48,3 triliun harusnya lebih mendesak untuk program-program kesejahteraan yang bisa meningkatkan daya beli rakyat. Alokasi PMN untuk BUMN perlu analisis terkait kelayakan BUMN.

PKS menolak penurunan subsidi energi dan listrik jika diikuti dengan kenaikan tarif daya listrik karena menyebabkan rakyat makin susah. Catatan berikutnya soal bantuan transfer bersyarat bagi 5 juta keluarga sangat miskin masih perlu data valid.

"Kesepuluh, pagu biaya untuk perguruan tinggi tidak mengalami kenaikan bisa sebabkan biaya kuliah makin mahal. PKS berpandangan harusnya pagu tersebut dinaikkan signifikan," ucap Abdul.

Catatan lain soal alokasi belanja subsidi non energi harus didukung data valid dan sistem yang akuntabel. PKS juga prihatin atas pemotongan dan penundaan anggaran sejumlah kementerian. Lalu soal dana transfer daerah yang meningkat pesat perlu didukung akuntabilitas yang baik.

"Dana desa Rp 46,98 triliun, PKS memandang seharusnya dapat ditingkatkan lebih signifikan," terang Abdul.

PKS juga melihat belum terlihat desain kebijakan industri manufaktur, belum ada road map bagaimana bangun industri kuat. Kemudian manajemen utang luar negeri yang ketat dan efektif belum di disain secara lebih baik

Pemerintah diminta PKS bergegas capai target kesejahteraan rakyat di mana angka kemiskinan, pengangguran, ginie rasio dan indeks pembangunan manusia masih jauh dari harapan. Terakhir, soal anggaran kementerian pertahanan yang harus dinaikkan.

"Postur RAPBN 2016 belum kredibel dan banyak kelemahan, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut," tutur Abdul.

"Tapi untuk kemaslahatan negara dan rakyat luas, PKS dengan bismillahirrahmanirrahim menerima dengan beberapa catatan di atas," tutup Abdul disambut beberapa tepuk tangan.

(miq/bag)