MPR Dukung Penuh Bela Negara, Muhammadiyah Tunggu Dulu

Solo - Pemerintah segera akan membuka program bela negara untuk semua WNI di bawah usia 50 tahun. Ketua MPR, Zulkifli Hasan, langsung menyatakan dukungan sepenuhnya atas rencana itu. Sedangkan PP Muhammadiyah memilih menunggu dulu penjelasan lebih rinci dari pemerintah tentang arah, tujuan dan bentuk pelaksanaan program tersebut.

"Kita mendukung sepenuhnya program bela negara itu. Penting diaktualkan di saat nilai-nilai kebangsaan mulai terkikis. Nanti kami bisa ikut memberi isian. Empat pilar kebangsaan itu (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) bisa dimasukkan sebagai materi," ujar Zuklifi Hasan kepada wartawan di sela-sela menghadiri Milad ke-57 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jumat (16/10/2015).

Namun demikian Zuklifi menegaskan dirinya menolak jika program bela negara ini dilakukan dengan cara militeristik atau bahkan dengan model wajib militer. Menurutnya, program tersebut wajib didukung namun bentuk pelaksanaannya harus dibicarakan dulu dengan lebih matang.

"Dibicarakan dulu. Pokoknya jangan seperti yang dulu-dulu. Ini zaman sudah sedemikian berubah begini. Zamannya online dan twitter begini ya gak tepat kalau begitu (wajib militer)," sergahnya.

Pendapat lebih berhati-hati disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir. Ditemui terpisah di acara yang sama, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah belum membicarakan untuk setuju atau menolak rencana pemerintah tersebut. Menurutnya perlu ditunggu terlebih dulu penjelasan lebih rinci dari pemerintah tentang arah, tujuan, dan bentuk pelaksanaannya.

"Bela negara itu memang wajib dilakukan seluruh warga negara. Namun kami masih perlu melihat dan menunggu terlebih dahulu apa yang dimaui oleh pemerintah dengan memunculkan program pelatihan seperti itu. Kita juga akan melihat dulu konteksnya. Kalau memang dirasa ada komitmen warga negara yang mulai tipis dalam wawasan kebangsaan, perlu dilihat juga apakah cara yang seperti itu (program pelatihan) tepat dilakukan. Nanti kita lihat dulu," ujar Haedar.

Namun Haedar memastikan pihaknya tidak sependapat jika program bela negara itu dilaksanakan dengan bentuk kegiatan militeristik. Menurutnya masih banyak cara yang bisa dipakai oleh Pemerintah jika memang program tersebut benar-benar bertujuan mengembalikan kesadaran wawasan kebangsaan warna negara untuk mencintai tanah airnya. (mbr/try)