PDIP: Permintaan Maaf Negara ke Bung Karno untuk Pelurusan Sejarah

Jakarta - Permintaan maaf dari negara ke Presiden ke-1 RI Soekarno dianggap tetap harus dilakukan meski Bung Karno sudah bergelar pahlawan nasional. Alasannya adalah demi meluruskan sejarah.

"Itu bagian dari pelurusan sejarah. Peristiwa G30S/PKI selalu dikaitkan ke Bung Karno. Memang sudah mendapat gelar pahlawan, tapi belum memberi pelurusan terhadap nama Bung Karno," kata politikus PDIP Masinton Pasaribu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2015).

Masinton menuturkan bahwa masih ada sejumlah literatur sejarah yang mengaitkan peristiwa itu dengan Bung Karno. Permintaan maaf adalah langkah selanjutnya dari pemberian gelar pahlawan.

"Kalau sudah beri gelar pahlawan, berikutnya menyampaikan maafnya ke keluarga besar Bung Karno. Negara harus memberikan klarifikasi dan menyampaikan maafnya," ucap anggota Komisi III DPR ini.

Lalu, mengapa wacana ini baru muncul sekarang dan bukan di era pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri Bung Karno?
 
"Nanti dibilang cengeng, mentang-mentang. Yang perlu kita sampaikan, ada yang salah di sejarah kita," jawab Masinton.

Putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Titik Soeharto sebelumnya mengatakan bahwa Bung Karno sudah cukup dihormati. Namun, Masinton menganggap nama bandara untuk Bung Karno masih kurang.

"Apakah nama bandara dan nama jalan cukup? Enggak lah," ujarnya.

Permintaan ini awalnya disampaikan oleh Ketua F-PDIP MPR Ahmad Basarah. Permintaan PDIP itu didasari pertimbangan telah dicabutnya Tap MPRS XXXIII Tahun 1967. Tap MPRS itu memuat makna bahwa Soekarno mendukung G30S/PKI.

"Presiden Soekarno adalah korban peristiwa G30S/PKI karena akibat dari peristiwa tersebut kekuasaan Presiden Soekarno dicabut melalui Tap MPRS XXXIII Tahun 1967 tertanggal 12 Maret 1967 dengan tuduhan bahwa Presiden Soekarno telah mendukung G30S/PKI," kata Basarah dalam siaran pers MPR RI, Senin (5/10/2015). (imk/tor)