Infid: Kenaikan Harga BBM Korbankan Rakyat Miskin

Jakarta - Keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan akan menimbulkan efek domino berupa kenaikan harga bahan-bahan pokok serta tarif angkutan umum. Kenaikan BBM akan mengorbankan rakyat miskin.Penilaian ini disampaikan Deputy Executive Direktor International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Dian Kartika Sari, dalam pernyataan pers yang diterima detikcom, Selasa (1/3/2005).Menurut Dian, pernyataan beberapa pejabat bahwa kenaikan harga BBM akan mengurangi angka kemiskinan adalah menyesatkan dan tidak sesuai dengan realitas. Sebab berdasarkan penyaluran dana kompensasi BBM kepada rakyat miskin rentan menjadi sasaran korupsi."Berdasarkan pengalaman penyaluran JPS dan Program Beras Miskin, pendistribusiannya mengalami mismanajemen dan korupsi. Birokrasi penyaluran dana kompensansi BBM dengan persyaratan kependudukan dipastikan makin mempersulit kaum miskin kota yang tidak punya domisili tetap dan dokumentasi kependudukan untuk mengaksesnya," tulis Dian.Jumlah dana kompensasi BBM yang hanya Rp 10,5 triliun dibandingkan penduduk miskin yang mencapai 100 juta juga tidak signifikan untuk menahan laju kemiskinan yang dipastikan akan terpacu oleh kenaikan harga-harga bahan pokok menyusul kenaikkan harga BBM.Infid juga mengingatkan rakyat Indonesia masih dalam situasi prihatin pasca bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, bencana alam di Papua, NTT, Sulawesi dan berbagai bencana banjir, longsor, dan wabah penyakit, yang menunjukkan realitas bertambahnya jumlah penduduk miskin.Pengurangan subsidi BBM sebagai solusi pengurangan beban APBN juga dinilai ironis. Sebab di sisi lain pemerintah tidak menggunakan peluang untuk negosiasi pengurangan utang dengan negara kreditor. Selain itu pemerintah juga malah melakukan pemutihan utang bagi pengusaha yang mengemplang dana BLBI. Di sisi legitimasi politik, pemerintahan SBY dinilai tidak punya kapasitas moral untuk menaikkan harga BBM. Sebab para perancang kebijakan ini, yakni sejumlah anggota tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, adalah orang-orang yang selama ini menerima subsidi triliunan rupiah dari kasus BLBI dan rekayasa keuangan negara atau BUMN.Selain itu dalam upaya penanggulangan kemiskinan sebenarnya telah disusun draft Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan yang berbasis pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Namun hingga kini draft tersebut belum disepakati pemerintahan SBY-JK. Sehingga sangat tidak mendasar kalau dinyatakan kebijakan pencabutan subsidi BBM merupakan jalan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini bahkan dikhawatirkan makin menjauhkan Indonesia dari upaya pencapaian Millenium Development Goal untuk mengurangi jumlah setengah penduduk miskin sampai 2015.Oleh karena itu Infid menolak kebijakan kenaikan BBM. Infid mendesak pemerintah melakukan perubahan mendasar kebijakan ekonomi dengan penyelesaian utang luar negeri untuk mengurangi beban APBN dengan cara melakukan penghapusan atau pengurangan utang.Pemerintahan SBY-JK juga harus mewujudkan pencapaian Millenium Dvelopment Goal dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemenuhan hak-hak dasar rakyat miskin. (gtp/)