Syarat Lebih Ringan, Pikada 2017 Diprediksi Ramai Calon Independen

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan dalam UU Pilkada yang mengatur jumlah syarat calon independen berdasarkan prosentase daftar pemilih, bukan penduduk. Putusan itu bisa membuat Pilkada 2017 akan lebih banyak calon independen mendaftar.

"Implikasi keputusannya memang memperingan syarat calon independen, artinya MK secara substansial mendorong calon independen ikut mencalonkan di Pilkada. Artinya semakin membuka peluang calon independen untuk maju," ucap wakil ketua Komisi II Lukman Edy kepada detikcom, Selasa (29/9/2015).

Menurut Lukman, pada tahun 2017 ada sekitar 100 daerah yang akan menggelar Pilkada, begitu juga pada Pilkada serentak tahun 2018. Putusan MK itu menjadi masukan bagi Komisi II untuk merevisi UU Pilkada.

"Tidak buru-buru revisi karena putusan itu berlaku tahun 2017 tidak 2015. Putusannya cukup moderat dan bisa diterima," ujar politisi PKB itu.

Lukman mengatakan, sebetulnya alasan DPR memperberat syarat calon independen karena untuk konsolidasi demokrasi. Jadi tidak hanya calon independen, tapi juga calon parpol syaratnya diperberat dengan dinaikkan 5 persen.

"Kita memang asas representasi penduduk untuk bisa jadi calon independen, tidak hanya basis DPT saja. Karena pada dasarnya saat dia menjadi kepala daerah kan mewakili seluruh penduduk, bukan hanya penduduk yang punya hak pilih," tuturnya.

"(Syarat calon independen akibat putusan MK) turunnya cukup signifikan karena jumlah pemilih itu 60 persen dari jumlah penduduk," imbuhnya.

Terkait revisi UU Pilkada, ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, komisi II langsung mengadopsi bulat putusan MK. Kedua mengadopsi basis syarat calon independen adalah daftar pemilih, tapi presntasenya dinaikkan.

"Nanti kita simulasikan dengan syarat sekarang berdasarkan jumlah DPT, berapa KTP perlu disetor. Kalau sedikit sekali tidak imbang dengan syarat dari parpol, kita sesuaikan," imbuhnya. (bal/tor)