.webp)
"PP Muhammadiyah silaturahim ke Presiden, pertama menyampaikan hasil muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah," ujar Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Pertemuan yang digelar di Istana Merdeka ini digelar tertutup. Pihak Paspampres dan Biro Pers Istana tidak mengizinkan para pewarta meliput kegiatan pertemuan tersebut. Padahal sebelum masuk, Mensesneg Pratikno yang menyambut jajaran pengurus Muhammadiyah mempersilakan para pewarta untuk meliput.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Poin pentingnya ada pada pentingnya berdinamisasi dalam berkebangsaan yang menjadikan negara ini maju," jelas Haedar.
Muhammadiyah juga menyampaikan hasil kajian dari tim ekonominya. Dengan perlambatan ekonomi saat ini, Muhammadiyah menilai Indonesia bisa berpotensi krisis jika tidak ada kebijakan yang strategis, komprehensif dan melakukan langkah berani.
"Kami menghargai paket kebijakan I," tegasnya.
Selain itu, Muhammadiyah juga menyampaikan ke Presiden Jokowi terkait kondisi politik. Jika ada suasana politik yang tak kondusif, Haedar berharap Presiden manghargai masukan dari Muhammadiyah.
"Tetepi ada dua hal yang harus menjadi kerangka berpikir kita. Pertama tentang persepsi konstruktif dan optimisme kita bisa keluar dari situasi ini," kata Haedar.
Muhammadiyah juga menyampaikan keprihatinan tentang kebakaran lahan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Muhammadiyah berharap ada konservasi juga rekonstruksi agar Sumber Daya Alam ini bisa dikelola dengan baik.
"Tetepi harus dimobilisasi sebagai kesejahtraan rakyat," tuturnya.
Selanjutnya Muhammadiyah menyampaikan pentingnya langkah sistematis reformasi birokrasi dan harus meluaskan budaya meritokrasi. Bahwa siapa pun yang jadi menteri, dari mana pun datangnya dia harus mengutamakan kepentingan rakyat.
"Ini yang sering menjadi virus yang melambatkan," lanjut Haedar.
Soal moderasi dan toleransi, Muhammadiyah concern membangun toleransi. Namun memerlukan usaha kolektif dalam beragam yang lebih dewasa, toleran dan objektif.
Terkait perbedaan Idul Adha, Muhammadiyah yang merayakannya pada 23 September ini masih mencari titik temu yang bisa satu antara pemerintah dan ormas lain.
"Kami gagasannya lebih jauh lagi yaitu unifikasi kalender hijriah internasional. Seperti masehi. Itu kan tak lagi nyicil. Ke depan kita akan menuju itu, butuh proses, tapi sepanjang kita belum menemukan tiitk temu itu, kalau ada perbedaan harus tetap menghargai," ungkapnya.
Muhammadiyah juga menyoroti soal pendidikan yang harus menjadi kekuatan transformasi. "Ini kan kita income rendah, human indexnya juga rendah, index persepsi korupsi masih ada di angka 107. Artinya, pendidikan sumberdaya manusia harus jadi perhatian pemerintah," tutupnya.
(ega/bag)
