NasDem Menolak Keras Kenaikan Tunjangan DPR

Jakarta - Gelombang penolakan atas kenaikan tunjangan DPR semakin menguat. Fraksi NasDem pun yakin semua fraksi menolak kenaikan tersebut.

"Hampir semua fraksi menolak. Termasuk Nasdem menolak keras, waktunya tidak tepat," kata Wakil Ketua F-NasDem, Johnny G Plate di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2015).

Johnny melihat saat ini tekanan terhadap perekonomian nasional sangat besar. Dia meminta skala prioritas dilihat lagi.

"Itu perlu diperiksa lagi mana yang jadi prioritas utama misalnya yang disyaratkan UUD, belanja pendidikan minimum 20 persen, kesehatan 5 persen," ujar anggota Komisi XI ini.

Selain itu, prioritas anggaran 2016 juga tentang peningkatan transfer dana ke daerah. Dia juga menilai dana tunjangan seharusnya direlokasikan untuk bansos.

"Jadi tunjangan tidak tepat waktunya, terlepas kami memahami perhitungannya seperti inflasi tapi waktunya tidak tepat apabila penerimaan fiskal baik dan penerimaan negara bagus maka disuaikan tunjanggannya," ungkap Johnny.

Sementara itu, terkait wacana kenaikan gaji presiden, Johnny melihat itu hanya usulan sejumlah orang. Lagipula, wacana itu belum dianggarkan di 2016.  

"Baru wacana beberapa orang, dan pemerintah belum memasukan dan tidak ada di RAPBN 2016 tapi kenapa ini diangkat jadi isu yang besar? Lebih baik mengurus yang besar," pungkasnya.

(imk/tor)