Kisah Ahok dan Biaya Naskah Pidato

Jakarta - Besaran anggaran terkait naskah pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dipersoalkan karena kabarnya mencapai Rp 805 juta per tahun. Padahal, di awal jabatannya memimpin Jakarta, pemotongan naskah anggaran naskah pidato merupakan salah satu gebrakan Ahok.

Kabar biaya naskah Ahok yang menelan ratusan juta rupiah tersebut pertama kali dihembuskan oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus dalam rapat pembahasan KUA PPAS 2016. Saat dikonfirmasi, Bestari mengaku heran dengan besaran biaya yang mencapai ratusan juta seperti itu.

"Itu anggaran digunakan untuk merancang pidato gubernur. Saya sempat tanyakan kepada Biro KDH KLN, dalam 1 tahun berapa kali sih pidato pakai teks? Kan Gubernur tidak terlalu banyak pidato pakai teks dan masa 1 pidato saja ngerancangnya mesti Rp 8 juta sih?" kata Bestari saat dihubungi  Rabu (9/9/2015).

"Saya sudah sampaikan juga ke inspektorat, kenapa biayanya sedemikian tinggi? Cobalah, ini kan pakai uang rakyat, jadi kalau uang rakyat digunakanlah ke jalur yang benar, jalur yang pas," sambungnya mengkritik.

Ketika dikonfirmasi, Ahok mengatakan tidak mengetahui hal tersebut. Dia akan melakukan pengecekan. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku harus mengeceknya terlebih dulu kepada jajarannya yang menangani hal tersebut. Oleh karenanya, dia tidak bisa berkomentar banyak.

"Dulu kan bayar orang luar, sekarang kita enggak. Makanya kita mau tahu itu naskahnya siapa, bayarnya ke mana. Kita mau cek, harusnya sudah dipangkas," sambungnya.

Sementara saat dikonfirmasi kepada Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH JLN) DKI Muhammad Mawardi menyebut biaya itu tidak hanya digunakan untuk biaya naskah, tetapi juga untuk gaji pegawai harian lepas (PHL). Untuk itu pihaknya akan mengkaji ulang apakah perlu mengefisiensi jumlah PHL yang berjumlah 20 orang.

"Gaji PHL itu kan satu orang Rp 2,7 juta, dari situ ada yang ahlinya. Nggak mungkin untuk yang kemampuannya lebih tinggi, gajinya sama. Kan ada aturan main, jadi bervariasi. Ketemulah angka Rp 800 juta sekian. Mungkin jumlah akan kita kurangi, tapi besarannya nggak mungkin kurang karena besarannya kan Rp 2,7 juta. Uang itu harus tetap ada, tapi nanti dikurangi jumlah orangnya," kata Mawardi.

Memangkas Biaya Naskah Pidato Era Foke

Ahok memang masih mengecek berapa sebenarnya besaran anggaran naskah pidato. Namun yang jelas, Ahok telah melakukan pemangkasan biaya naskah pidato yang menjadi warisan zaman Gubernur Fauzi Bowo atau yang akrab disapa Foke.

Ahok yang saat itu menjadi Wagub, dan mengurusi persoalan angaran  mulai melakukan pemangkasan terhadap pos anggaran yang dinilai tidak efektif. Bahkan, mereka menemukan ada anggaran penulisan naskah pidato di era pendahulunya yang mencapai Rp 1,2 miliar.

"Kita mulai (memotong) hal-hal kecil. Seperti penulisan naskah pidato gubernur dan wagub Rp 1,2 milliar. Apa-apaan ini?" ujar Ahok dengan nada tinggi Oktober 2012 silam.

Upaya pengefektifan anggaran itu, lanjut Ahok, juga akan mulai dilakukan di sektor transportasi. Untuk pembelanjaan armada transportasi, Ahok memiliki metode agar dapat dilakukan secara serentak, tidak sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun.

"Kalau zaman Pak Foke kan sedikit sedikit, kalau kita ini harus cepat selesai. Harus selesai tahun depan. Jadi misal bicara bus, tidak ada tiap tahun tambah 100 kemudian 100 lagi. Kita maunya langsung. Pajak online tahun ini berapa persen, tahun depan berapa. Kita tidak mau seperti itu. Tahun depan harus 100 persen. Kita mau hemat 25 persen," papar mantan bupati ini.

Sedangkan Jokowi memberikan lampu hijau terhadap langkah Ahok. Apalagi pada saat menjadi Gubernur, Jokowi dikenal sering berpidato tanpa teks.

"Saya nggak pernah pidato. Saya juga pidato tanpa teks. Dipotong nggak apa, dihilangkan nggak apa," ujar Jokowi kala itu.

(faj/mad)