Lagi Hangat, Ahok VS Alumni IPDN

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok dikenal ceplas ceplos dan apa adanya. Kritik tajam, atau usul yang mengejutkan kerap terlontar dalam pandangannya. Kini kembali Ahok 'menyetrum' lewat ucapannya soal IPDN.

Ya, siapa tak kenal IPDN, sekolah pamong praja yang salah satu sekolahnya bermarkas di Jatinangor, Sumedang. Ahok dengan lantang mengusulkan pembubaran IPDN. Usul itu dia sampaikan ke Presiden Jokowi. Sejumlah argumen juga disampaikan Ahok.

"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9).

Menurutnya, banyak alumni IPDN yang telah menduduki jabatan strategis justru patungan untuk menyogok jaksa atau inspektorat agar tak memeriksanya. Ahok menilai solidaritas ini sudah salah.

Selain itu, Ahok merasa tak ada keharusan seorang pejabat mengangkat lulusan IPDN menjadi ajudan atau staf pribadi. Ia mencontohkan dirinya yang memiliki ajudan anggota kepolisian.

"Saya tidak pernah pakai ajudan dari IPDN, atau STPDN sejak menjabat bupati. Saya enggak mau pakai. Waktu kampanye (Pilkada) kampanye dikasih polisi, ya udah bagus, rekrut aja udah. Untuk apa (ajudan IPDN)? Dia hanya punya 2 peluru. Kalau polisi, tentara, dia bisa punya 9, 18. Saya enggak mau ajudan dari IPDN," ucapnya.

Ucapan Ahok yang keras pada alumni IPDN ini dikomentari para alumninya. Mereka memprotes Ahok yang dinilainya asal omong.

"Mungkin Pak Ahok lagi pusing mengurus Jakarta, sehingga kemudian keluar pernyataan yang kami sayangkan. Dan, bila memang ada beberapa oknum lulusan IPDN berbuat cela, tak bisa kemudian disimpulkan lembaganya juga tercela. Misalnya, bila ada seseorang lulusan perguruan tinggi A ditangkap KPK, tidak lantas kemudian menganggap almamaternya juga bobrok," terang Sekjen Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK), Arief M Edie, Senin (7/9/).

Menurut Arief, pernyataan Ahok sangat mengganggu. Arief juga menyampaikan kalau Ahok lupa, dia dan Jakarta hanya sebagian kecil dari NKRI.

"Ada 34 provinsi. Kalau Ahok sebut oknum kami tak masalah. Namun jangan menjustifijkasi semuanya salah. Tapi ini  sebut lembaga. Itu yang kami tak terima," imbuh dia.

"Namun yang pasti, pernyataan Ahok yang mengusulkan IPDN dibubarkan, sangat melukai, tidak hanya alumni tapi juga lembaga. Tak bisa kelakuan oknum ditimpakan pada lembaga," tuturnya.

Apa yang terjadi antara Ahok dan IPDN ini memang menjadi diskusi yang menarik. Ucapan Ahok sebenarnya bisa dijadikan instrospeksi bagi para birokrat pelayan masyarakat. Sekaligus menjadi ajang pembuktian. Jadi, bila ucapan Ahok soal IPDN tak tepat silakan dibuktikan, bahwa birokrasi sudah berubah. Stigma lamban dan tak mau melayani masyarakat harus ditepis. Atau bila tidak mungkin juga ucapan Ahok ada dasarnya. Bagaimana? (dra/dra)