"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN kalau masuknya juga nggak jelas gimana tesnya, lulusnya gimana. Itu hanya pembekalan korps saja," ucap Ahok dalam sambutannya usai melantik pejabat di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Jumat (4/9/2015).
Menurutnya, banyak alumni IPDN yang telah menduduki jabatan strategis justru patungan untuk menyogok jaksa atau inspektorat agar tak memeriksanya. Ahok menilai solidaritas ini sudah salah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya tidak pernah pakai ajudan dari IPDN, atau STPDN sejak menjabat bupati. Saya enggak mau pakai. Waktu kampanye (Pilkada) kampanye dikasih polisi, ya udah bagus, rekrut aja udah. Untuk apa (ajudan IPDN)? Dia hanya punya 2 peluru. Kalau polisi, tentara, dia bisa punya 9, 18. Saya enggak mau ajudan dari IPDN," ucapnya.
Jika soal penerimaan PNS, Ahok mengatakan 'suplai' PNS bisa dari mana saja. Perusahaan swasta, polisi, TNI atau lulusan S1. Namun, ia tak tahu respons Jokowi apa terhadap usulannya itu. (mnb/dhn)











































