"Saya pembina KBIH mungkin teman-teman Kemenag sangat sibuk yang dilayani sangat banyak, paspor dan lainnya sehingga aspek itu kami melihat agak terabaikan. Itulah sebabnya kami di DPR lebih mendorong untuk diberdayakan KBIH secara maksimum. Itu juga yang kami sampaikan kepada menteri, dirjen dan akan kami atur dalam UU," Wakil Ketua Komisi IX Dikdik Sodik Mudjahid saat diterima Kepala Daker Makkah Arsyad Hidayat dan jajarannya di kantor Daker Makkah, Syisya, Minggu (6/9/2015).
"Saya yakin jemaah yang tidak tuntas itu (misal thawaf baru separuh terus berhenti-red) itu yang tanpa KBIH," tambahnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira tidak bertentangan dengan prinsip mandiri. Insya Allah pembimbingannya baik, KBIH juga terberdayakan. Kalau UKM diberdayakan dari sisi ekonomi dan usaha, kenapa tidak pesantren mendapatkan pemberdayaan ekonomi dari haji itu. Asal tentu saja dengan pembinaan dan pengawasan yang baik," dalihnya.
Jika ada KBIH yang nakal, Sodik tidak menyangkalnya. Namun dia tidak terima jika itu disebut kesalahan sistem. Solusinya adalah sistem akreditasi terhadap KBH yang sekarang bermunculan seperti cendawan di musim hujan.
"Saya juga menyaksikan ada oknum KBIH yang sangat komersial, DAM dikomersialkan, badal dikomersialkan," tuturnya.
Soal adanya keinginan dari jemaah agar katering di Makkah jadi 3 kali sehari, Sodik mengatakan akan mengevaluasi layanan yang ada tahun ini dulu. Tidak mustahil DPR tahun depan akan menyetujui layanan katering jemaah menjadi 3 kali sehari di Makkah.
"Tidak menutup kemungkinan untuk perbaikan di Makkah. Berikan kami evaluasi yang cermat untuk bahan pembahasan," ujarnya.
(gah/rvk)











































