Dukung Proyek Gedung DPR, PKB: Jangan Tunggu Kecelakaan Baru Dibangun

Jakarta - 7 Megaproyek pembangunan DPR senilai Rp 2,7 triliun menuai pro kontra di internal fraksi-fraksi DPR, yaitu soal urgensi pembangunan hingga mendesak tidaknya gedung dibangun. Bagi PKB, pembangunan gedung DPR itu memang diperlukan segera.

"Hasil audit pemerintah, kapasitas gedung DPR itu kan memang sudah tidak layak. Secara fungsi nggak cukup ruangan yang ada sekarang. Masalahnya diperlukan secepatnya atau tidak, biasanya kita menunggu kecelakaan. Nanti kalau lift sudah jatuh baru berpikir membangun gedung," kata Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid kepada detikcom, Rabu (26/8/2015).

Jazilul mengatakan, perencanaan pembangunan gedung DPR sudah lama dilakukan oleh DPR bersama pemerintah. Didapatilah audit Kementerian PU bahwa ruang kerja anggota yaitu gedung Nusantara I sudah melebihi kapasitas.

"Bagi PKB asal ruang fiskalnya ada tak masalah karena kebutuhan, tapi jangan menunggu kecelakaan baru membangun," ujarnya.

"Kalau soal kinerja dan lain-lain, kerjaan DPR sama semua sudah berupaya maksimal, tapi kalau kapasitas ruangan boleh ditanya ke PU (Kementerian Pekerjaan Umum -red)," imbuh Jazilul.

Sementara terkait dengan proyek lain seperti alun-alun demokrasi, museum, visitor center dan lainnya, Jazilul mengatakan tergantung prioritas. Perencanaan anggaran itu dalam skema multiyears artinya tidak sekaligus satu tahun.

"Fraksi PKB berpandangan bahwa memang hasil auditnya diperlukan dan kapasitas gedung tak penuhi syarat lagi, ya dibangun," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit mengatakan anggaran 7 megaproyek DPR menghabiskan dana Rp 2,7 triliun secara multiyears sampai tahun 2018. Anggaran itu belum masuk APBN, termasuk untuk tahun 2015 yang ingin diajukan Rp 700 miliar.

Sementara itu, hanya Fraksi PAN dan Demokrat yang meminta agar rencana pembangunan ditunda karena melihat perekonomian yang tengah lesu. Fraksi lain relatif menilai pembangunan gedung DPR mendesak, seperti pandangan PKB di atas. (miq/nrl)