"(Perencanaan 7 proyek DPR) sudah berjalan dan sudah dikonsultasikan dengan presiden. Presiden memang sudah ada, kita juga sudah menerima surat masalah persetujuan itu. Kedua, sering dibicarakan terus menerus dengan presiden," kata Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2015).
Roem membandingkan perencanaan 7 proyek DPR ini dengan pembangunan gedung lembaga lain. DPR dianggap juga sudah waktunya memiliki Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR yang merupakan 7 proyek itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski disebut sudah disetujui presiden, anggaran proyek hingga saat ini belum disahkan. Pembangunan 7 proyek DPR ini pun direncanakan bertahap dalam beberapa tahun ke depan.
"Saya kira pembangunanya tidak hanya satu tahun. Jadi multiyeas. Perprogram setiap tahun," ujar politikus Golkar ini.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi apalagi rapat pleno pemerintah dan DPR terkait pembangunan 7 proyek tersebut. Menurutnya, persoalan anggaran sangat sensitif sehingga sulit jika hanya dibicarakan tidak dalam forum resmi.
"Semua anggaran harus dikaji semuanya. Anggaran apa saja. Anggaran jalan, anggaran gedung semua harus disidangkan di sidang anggaran dan disetujui secara sidang pleno DPR baru bisa menjadi anggaran," ucap JK di kompleks DPR, Selasa (18/8/2015).
(imk/tor)











































