Risma Belum Juga Punya Lawan, PDIP Minta Pemerintah Siapkan Terobosan

Jakarta - PDIP harap-harap cemas, karena hingga awal hari kedua masa perpanjangan pendaftaran Pilkada Surabaya, pasangan calon yang diusungnya Risma-Whisnu masih belum mempunyai lawan.

Ketua Bapilu PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono hanya bergantung pada pemerintah dengan mengeluarkan terobosan hukum jika Pilkada Surabaya 2015 ditunda 2017 karena hanya mempunyai calon tunggal.

"Satu satunya harapan kita hanya ke pemerintah untuk mencari terobosan hukum apakah calon tunggal diakomodir atau ditunda," ungkap Adi pada detikcom, Senin (10/8/2015).

Jika ditunda, Awi biasa disapa mengungkapkan, KPU menyalahi Undang undang nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada khususnya pasal 201 ayat 1 dan 2. Selama ini, lanjut dia, KPU berpedoman pada PKPU Nomor 12 Tahun 2015 pasal 89 A ayat 3. "PKPU itu menyalahi Undang undang yang jelas didalam disebut Pilkada serentak 2015 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya 2015 dan Januari-Febuari 2016.

"Itu ketentuan yang jelas tidak bisa ditafsirkan lain dengan menunda 2017. Kalau ditunda, apa payung hukumnya?," tanya Awi.

Awi yang juga Wakil Ketua PDIP Surabaya ini, langkah KPU sebagai pelaksana Pilkada jika mendapati calon tunggal. Cukup menghentikan dan tidak melanjutkan ke tahapan selanjutnya dan melaporkan ke pemerintah.

"Keputusan menunda itu harusnya keputusan pemerintah dan DPR RI bukan KPU yang selama ini sudah menyalahi wewenang," imbuh dia.

Selain itu, Awi juga berharap ada keputusan yang mengakui calon tunggal sebagai pasangan calon yang sah. "Akui calon tunggal sebagai 'anak sah' bukan sebagai 'anak haram' serta pemerintah juga mengambil langkah serta keputusan tegas tidak menggantung," tutup Awi. (ze/faj)