DPRD DKI Tidak Setuju KPUD 'Diusir' Pemprov ke Mitra Praja Sunter

Jakarta - Sekretaris Komisi A DPRD DKI Syarief terkejut menerima aduan dari pegawai Gedung KPUD DKI. Bagaimana tidak, Pemprov melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) meminta gedung KPUD dikosongkan dalam waktu 30 hari ke depan.

"Jadi kantor KPUD itu diancam diusir tanda petik, bahasanya mengosongkan gedung sekurangnya dalam waktu 30 hari. Mereka diminta pindah ke Mitra Praja oleh BPKAD," ujar Syarief kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (6/8/2015).

"Saya prihatin KPUD ini dianggap seperti PKL dan bangunan liar padahal ini institusi negara," sambungnya.

Gedung KPUD DKI terletak di Jl Budi Kemuliaan, Gambir, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat tersebut, Pemprov meminta agar KPUD DKI pindah ke Gedung Mitra Praja yang letaknya di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Menurut Syarief, pemindahan itu tidak logis mengingat daerah Sunter rawan banjir. Sehingga, bisa berdampak bahaya terhadap dokumen dan data-data milik KPUD.

"Mitra Praja di Sunter langganan banjir. (Itu mempengaruhi) Dokumen pemilu, pendaftaran dan unjuk rasa kayak apa harus dipikirkan. Kalau ditaro di Mitra Praja, enggak memadai," urainya.

"Atensi kepedulian gubernur terhadap penyelenggara politik belum bagus. Perhatiannya masih jauh, mestinya cepat diambil alih," terang politisi Gerindra tersebut.

Syarief mengatakan pihaknya saat ini menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Dia pun memberikan opsi agar Gedung KPUD DKI bisa dipindah ke Dikmen Jakpus.

"Kita siapkan di Dikmen di Selamba Raya, nanti Dikmennya pindah ke Blok D Wali Kota Jakpus di Tanah Abang. Sehingga KPU bisa lebih mapan. Tapi masih nunggu perintah dari gubernur," pungkasnya. (aws/hri)