Serapan APBD DKI 12%, Pengamat: Siapa Suruh Berkelahi dengan DPRD Terus

Jakarta - Hingga 31 Juli 2015, Pemprov DKI baru membelanjakan APBD sebesar Rp 4,123 triliun atau 12,08 persen dari total yang dianggarkan senilai Rp 63,65 triliun. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio memperkirakan penyerapan tidak akan sampai 30 persen.

"Siapa suruh berkelahi dengan DPRD terus, perkiraan saya nggak sampai 30 persen," kata Agus saat berbincang dengan detikcom, Senin (3/8/2015) malam.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berpendapat, rendahnya serapan anggaran karena harga barang yang diusulkan belum benar. Harga tersebut disusun berdasarkan harga barang tahun lalu dan tidak menggunakan e-musrembang.

Mengenai e-musrenbang yang digagas Ahok untuk diterapkan dalam APBD 2016 mendatang, Agus tidak banyak berkomentar. "Kita lihat saja benar nggak jalannya," terangnya.

Dia menganggap cara kepemimpinan Ahok juga perlu diperbaiki ke depannya. Hal ini dimaksud agar tidak memunculkan rasa malas di kalangan SKPD.

"Cara leadership Ahok bikin orang pegawai malas kerja itu kan ganggu penyerapan. Pelaksana anggarannya kan takut karena ada satgas dari kejaksaan, bareskrim dan gubernur ngomel-ngomel, malas lah mereka. (Mereka jadi berpikir) Masa bodo lah apa lah yang Anda bilang, saya kerjain," kata Agus.

Sebelumnya, Ahok menilai rendahnya penyerapan ini lantaran masih banyak SKPD yang 'bermain mata' dengan anggaran. Mereka juga dianggap tidak berani dalam menggunakan anggaran dinasnya secara optimal untuk pembangunan.

"APBD 2015 ini tidak disusun dengan harga satuan yang benar. Tidak disusun dengan e-musrembang. Masih ada permainan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (3/8/2015).

Mendagri Tjahjo Kumolo menargetkan tahun ini harus bisa mencapai 70 persen. Diakuinya saat memberi sambutan dalam Paripurna Istimewa HUT DKI Jakarta, Mendagri kecewa penyerapan anggaran APBD DKI tidak sampai 20 persen.

Rendahnya penyerapan itu menurut Tjahjo disebabkan dari SKPD di sejumlah dinas yang tidak melakukan pengadaan barang secara optimal. Salah satu contoh yang disebut politisi PDIP tersebut adalah Dinas Kebersihan DKI yang lebih memilih sewa truk sampah ketimbang membeli sendiri.

Menanggapi itu, Ahok dengan penuh optimis bisa memaksimalkan belanja daerah hingga 90 persen. Dia pun akan mengoptimalkannya dalam penyusunan APBD Perubahan 2015. (aws/dha)