Pengamat: Pergantian Panglima TNI Jangan Bermuatan Politik

Jakarta - Pengamat Politik dari LIPI Indria Samego menilai jabatan panglima TNI yang baru sebaiknya dilakukan secara bergilir dan tidak bermuatan politik."Sebetulnya saya pribadi berharap ada perubahan. Perubahan itu alamiah, regenerasi sungguh-sungguh bukan degenerasi dari angkatan 72 ke 73 atau 73 ke 74. Tetapi, bukalah peluang ke kader berikutnya," kata Pengamat Politik dari LIPI Indria Samego usai sertijab KSAU Marsekal Cappy Hakim kepada Marsekal Djoko Suyanto di Lanud Halim, Jakarta, Rabu (23/2/2005). Menurut dia, pertimbangan politik pasti ada dalam pergantian panglima TNI."Namanya juga keputusan presiden berkaitan dengan perubahan yang belum terlalu lama dari TNI yang dulunya alat politik menjadi TNI yang profesional.Apa yang disebut sebagai 'perebutan' antar angkatan itu sesuatu hal yang wajar," lanjutnya.Dikatakan Indria, aturan perundang-undangannya memberi tiga kepala staf untuk dipilih menjadi panglima. "Dari segi kapasitas, saya tetap yakin yang namanya kepala staf siapa pun juga memiliki kapasitas di bidangnya masing- masing tetapi tinggal bagaimana visi dan persepsi kita tentang pertahanan. Kalau pertahanan, kita bicara mari bergeser dari darat ke laut maka sudahm semestinya kita memberi tekanan yang besar kepada udara dan laut," paparnya.Lebih lanjut, menurut Indria, Presiden SBY sebaiknya tidak menggunakan pendekatan politik dalam pergantian panglima TNI."Kalau politis memang yang bermain darat. Selama ini selalu politis.Kalau melihat SBY dan orang sekitarnya yang memang bekas dari AD tentunya semua akan ke angkatan darat. Tetapi, kalau SBY punya independensi dan otonomi berfikir dengan melihat ke depan SBY patut dihargai untuk memberi kesempatan kepada angkatan lain. SBY harus membuat pertimbangan yang melawan arus," demikian Indria. (aan/)