Istana Minta Polisi dan Pemkab Aktif Mediasi Warga Tolikara

Jakarta - Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya meminta pemerintah setempat termasuk aparat TNI/Polri aktif melakukan mediasi antara warga pasca penyerangan, Jumat (17/7). Kegiatan keagamaan juga harus direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik.

"Tanggal 17-18 itu kan agenda nasional, jadi menentukan tanggal (penyelenggaraan di Gereja) harus melihat kalender. Yang ada, perlu menanyakan Pemda, Kapolres, bupati apakah pernah membicarakan masalah kalender ini, ini penting. Jangan salahkan masyarakat, tapi harus dibenahi itu," kata Lenis Kantor Staf Khusus Presiden RI-Gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran III No 9-10, Jakarta Pusat, Sabtu (18/7/2015).

Lenis yang juga Kepala Suku Lembaga Adat Papua itu meminta agar panitia yang menyelenggarakan kongres Gereja Injili di Indonesia (GIDI) untuk bertanggungjawab.

"Panitia yang bertanggung jawab siapa dan apakah sebelum terjadi kegiatan sudah dirapatkan atau tidak oleh pihak Gereja, pemda dan aparat. Siapa yang mengizinkan ini harus dicek," sambungnya.

"Saya juga paling tidak suka pembunuhan dan perang suku di pedalaman daerah. Jangan sampai ada sakit hati, tapi saling memaafkan lebih baik daripada saling benci," ujarnya.

Polisi sudah memeriksa 5 orang saksi yang jadi korban penyerangan oleh sekitar 70 orang. Selain membubarkan jamaah yang sedang salat, penyerang juga membakar rumah dan kios milik warga setempat.

"Hari ini akan meminta keterangan dari ustad yang memimpin salat Id kemarin," ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes Patridge Renwarin saat dikonfirmasi, Sabtu(18/7).

Kombes Patridge menjelaskan GIDI mengeluarkan surat berisi imbauan yang meminta agar tidak ada kegiatan agama karena berlangsungnya kegiatan GIDI. "Dalam surat mereka meminta ke umat muslim Tolikara tidak boleh salat Id, karena pada saat yang bersamaan berlangsung hari kegiatan ulang tahun gereja mereka. Surat ini ditembuskan ke Polres, instasi gereja, pengurus masjid dan tokoh agama," sambung dia.

Namun pada Jumat (17/7) polisi tidak mengakomodir permintaaan GIDI. Polisi/TNI tetap mengamankan jalannya ibadah salat Id hingga akhirnya terjadi penyerangan pada pukul 07.10 WIT kemarin.

"Salat Id dilaksanakan karena kami akomodir hak asasi manusia untuk beribadah. Karena itu TNI/Polri melakukan pengamanan," tegas Kombes Patridge. (aws/fdn)