"Dana pengamanan Pilkada memang prosesnya belum selesai jadi terlalu dini kalau mengatakan dana Pilkada belum siap," kata Badrodin di Mapolda Metro Jaya, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (15/7/2015).
Dia memprediksi kesiapan anggaran pengamanan akan diselesaikan pada Agustus, bulan depan. "Karena masih ada proses, tidak gampang. Kan harus melalui DPRD. Ini yang saya katakan bukan berarti tidak tersedia," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau belum disiapkan kan kalau nanti Pemda tidak mencukupi, ya tentu akan kita upayakan bagaimana bisa mencukupi. Sehingga waktu itu sudah dirapatkan Menteri Keuangan dan Mendagri untuk mencari jalan keluar," ujar dia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya memaparkan hasil pemeriksaan terhadap kesiapan pemerintah atas penyelenggaraan Pilkada serentak ke DPR. Kesimpulannya, anggaran dan SDM saat ini masih belum mendukung pelaksanaan Pilkada.
"Ketersediaan anggaran belum diyakini dapat mendukung seluruh penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015," kata anggota I BPK, Agung Firman Sampurna saat membacakan kesimpulan laporan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/7).
Sementara itu, kesimpulan yang kedua adalah soal sumber daya manusia (SDM). Aspek kelembagaan juga jadi sorotan BPK.
Mendagri Tjahjo sebelumnya menyebut anggaran pengamanan Pilkada sebesar Rp 1,127 trilun, belum sampai 50 persen yang cair dan bisa digunakan. Namun bagi Mendagri Tjahjo, keamanan penyelenggaraan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama. (fdn/dha)











































