"Sikap resmi pemerintah Indonesia dalam konflik Israel-Palestina yang antara lain meminta DK-PBB turut aktif berperan dan memikul tanggungjawab dalam upaya perdamaian internasional," terang Dubes RI untuk Moskow Djauhari Oratmangun sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis KBRI Moskow, Jumat (3/7/2015).
Djauhari selaku ketua delegasi Indonesia menyampaikan pernyataan itu saat memberi sambutan dalam acara bertajuk 'Two States Solution: A Key Prerequisite for Achieving Peace and Stability in Middle East'. Selain Djauhari, delegasi Indonesia juga diwakili oleh Dubes Makarim Wibisono dan Dubes Desra Percaya yang juga merupakan Wakil Tetap RI di PBB New York selaku Wakil Ketua Komite Pelaksanaan Hak-hak Rakyat Palestina di PBB.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia juga menyerukan perundingan kedua pihak yang bertikai, termasuk penyelenggaraan konferensi internasional di Paris serta penghentian standar ganda dan sebaliknya memperkuat dukungan terhadap Palestina di kawasan Timur Tengah," lanjutnya.
Djauhari juga berpendapat dengan membuka hubungan diplomatik antara Palestina dan Vatikan, maka terbuka peluang untuk memperoleh dukungan lebih dari 1 miliar umat Katolik terhadap Palestina. Pihaknya juga menganjurkan agar Palestina menggunakan laporan Komisi Penyidik yang menyingkap konflik di Gaza tahun 2014 lalu untuk menuntut tanggung jawab pihak Israel di hadapan Mahkamah Internasional.
Sementara itu, Dubes Desra pada hari pertemuan kedua menyampaikan inisiatif dan pentingnya peran anggota tetap DK-PBB bagi terciptanya perdamaian internasional, mekanisme PBB dalam penegakan HAM dan hukum internasional serta upaya peningkatan dialog dan peace-building. Hal senada juga disampaikan oleh Dubes Makarim Wibisono.
Makarim menyinggung pentingnya menciptakan conductive environment oleh seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya perdamaian yang langgeng. "Pentingnya penegakan dan penghormatan HAM, hukum internasional dan hukum humaniter internasional bagi pengakhiran konflik Israel-Palestina dan tercapainya perdamaian di Timur Tengah secara menyeluruh," terangnya dalam presentasi.
Pertemuan internasional ini digelar atas usul Palestina akibat buntunya pembicaraan terkait hubungannya dengan Israel. Selain itu juga dimaksudkan untuk menggalang dukungan internasional terhadap penyelesaian atas masalah di negaranya yang hampir 50 tahun tak kunjung mencapai titik terang. (aws/dhn)











































