"Kami berharap ada pesawat tempur di sini buat siaga. Kalau (pelanggaran) udara di perbatasan selama Januari-Mei sudah 9 kali," ujar Danlanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin (29/6/2015).
Di bulan Juni ini, sebuah helikopter Malaysia memasuki wilayah Indonesia tanpa ijin di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Minggu (28/6) kemarin. Helikopter sipil tersebut bahkan mendarat di Pos Pengamanan Perbatasan (pamtas) yang dijaga oleh pasukan TNI AD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan informasi yang didapat oleh Lanud Tarakan, helikopter dengan nomor seri 9M-YMH tersebut sedang dalam misi tinjauan menteri Malaysia di perbatasan. Kabarnya Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Ahmad Zaid Hamidi berada di dalam pesawat itu. Sayang Tiopan tidak dapat memastikan apakah sang menteri berada di dalam helikopter yang mendarat di Pos Pamtas Aji Kuning tersebut karena heli langsung kembali terbang setelah 3 menit mendarat tanpa memberikan keterangan apapun.
"Kita nggak lihat siapa di dalam helinya. Ada prajurit datang bawa senjata, mereka pergi. Saya sudah telepon Bandara Nunukan, helinya nggak lapor alias nggak calling ke Nunukan Tower. Jadi dia sudah tidak ada security clearance juga nggak calling/silent flight. Landing di pos Pamtas TNI AD pula," tutur Tiopan.
"Yang paling penting saat ini minta pesawat tempur digelar/dideploy di Tarakan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Bisa lewat operasi pamtas atau ambalat. Kita harus hadirkan kekuatan di perbatasan Kaltara dengan unsur pesawat tempur," pungkasnya.
Hingga saat ini masih belum ada konfirmasi dari pihak Malaysia. TNI pun masih berusaha menindaklanjuti pelanggaran ini. (elz/mad)










































