.webp)
"Kita tutup untuk dilanjutkan rapat gabungan mendatang dengan adanya matriks komprehensif dari pemerintah terkait kesiapan," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat di Ruang Rapat Komisi II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2015).
Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan jajarannya, Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak dan jajarannya, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung HM Prasetyo, serta Polri diwakili oleh Kabahakam Komjen Putut Eko Bayu Seno dan As Ops Irjen Unggung Cahyono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sependapat anggaran ini sebagaimana UU kan diserahkan ke daerah. Secara prinsip yang kemendagri dapatkan data itu anggarannya cukup tercukupi," ucap Tjahjo.
Berdasarkan data di Kemendagri, ada dana pengamanan sebesar Rp 644 miliar. Ini berbeda dengan pemaparan Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno yang sebelumnya menyebut ada anggaran Rp 363 miliar yang disetujui pemerintah. "Memang di daerah bervariasi, ada yang kepolisian saja, ada yang kejaksaan," ucap politikus PDIP ini.
Tjahjo pun mengaku optimistis Pilkada dapat diselenggarakan. "Sampai hari ini masih optimis meski ada pernak pernik kecil yang harus diperhatikan," ujar Tjahjo.
Usai tanggapan Tjahjo, rapat pun ditutup oleh Fahri. Usal rapat, Fahri mengatakan bahwa perlu ada konsep pencegahan persoalan yang detil dari pemerintah.
"Kami mengusulkan pekan depan dengan persiapan memitigasi persoalan lebih detil dan apa yang muncul sebelum Pilkada, persoalan apa yang muncul saat Pilkada. Persoalan apa yang munucl setelah Pilkada? Itu semua harus dilacak," ungkap politikus PKS ini. (imk/tor)
