Perundingan RI-GAM Babak II Hari Ini Digelar di Helsinki

Jakarta - Perundingan informal babak kedua antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akan kembali digelar di Helsinki, Finlandia, mulai Senin (21/2/2005) ini. Materi dialog tetap mengagendakan soal Otonomi Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam. Ini merupakan perundingan lanjutan dari dialog RI-GAM yang difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI) yang dikepalai mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Pertemuan pertama digelar Januari lalu tanpa ada hasil yang signifikan. Hasilnya hanya kedua pihak sepakat untuk bertemu kembali.Seperti pada pertemuan sebelumnya delegasi dari Indonesia akan beranggotakan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, Deputi Menko Kesra dr Farid Husain, Deputi Menko Polhukam Usman Basya, serta pejabat Deplu I Gusti Agung Wesaka Puja. Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS bertindak sebagai supervisor.Perundingan lanjutan di Helsinki merupakan upaya untuk melahirkan perdamaian yang langgeng di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun melihat sikap dasar yang dimiliki kedua pihak, perdamaian itu tampaknya aka sulit untuk dicapai.Pihak GAM telah menyatakan sikapnya untuk tetap menolak opsi Otonomi Khusus. Sebaliknya pemerintah menganggap Otonomi Khusus adalah satu-satunya jalan penyelesaian konflik di Tanah Rencong secara damai.Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, baru-baru ini, menyatakan sejak 1960-an Aceh telah memiliki Otonomi Khusus (sejak 26 Mei 1959 diberlakukan status Daerah Istimewa Aceh dan menjadi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001--Red.). Malik juga mengatakan, dalam praktiknya Otonomi Khusus di Tanah Rencong itu hanya stempel di atas kertas belaka.Pemerintah RI, selain menganggap Otonomi Khusus adalah satu-satunya jalan penyelesaian konflik di Tanah Rencong secara damai, juga masih menaruh rasa tak percaya akan niat GAM dalam menyelesaikan konflik di Aceh secara damai.Namun Menkopolhukkam Widodo AS mengatakan, pemerintah bersedia berunding dengan GAM asalkan agendanya jelas. Hal senada juga sudah ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Agenda yang jelas ini, tak lain dan tak bukan, adalah kepastian dari GAM tentang penerimaan mereka terhadap Otonomi Khusus di Aceh. (gtp/)