.webp)
"Kita belum lihat, karena pemerintah kan belum menyampaikan secara resmi apa nota keuangannya, kan belum ada. Nah, ini yang fraksi yang belum lihat, belum bedah dari APBN 2016," kata Olly di ruangan Fraksi PDIP di Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2015).
Dia menjelaskan sebagai lembaga legislatif, DPR hanya menunggu postur RAPBN 2016. Apalagi, nota keuangan akan dibacakan pemerintah pada Agustus mendatang.
"Fungsi DPR itu kan menerima postur APBN dan menerima nota keuangan. Kalau pemerintah sudah putuskan, baru kita bedah. Akan ambil sikap disitu. Apakah dana aspirasinya cocok, baru akan kita diskusikan dengan pemerintah," jelas politikus asal Sulawesi Utara itu.
Olly menyebut munculnya usulan dana aspirasi ini karena adanya usulan dari anggota yang sudah turun ke daerah pemilihannya. Persoalan infrastruktur yang masih kurang di sejumlah pelosok daerah menjadi salah satu hal yang dilihat anggota.
"Saya kira itu yang saya ceritakan tadi. Dana aspirasi ini muncul setelah anggota dewan turun di lapangan. Banyak tuntutan, banyak keseimbangan jalan belum jalan. Melihat ke pelosok desa mana, kan anggota cari suara kan sampai ke ujung-ujung. Nah, mungkin dia dilihat di situ. Itu yang disampaikan ke pemerintah," sebutnya.
Lantas, apakah Fraksi PDIP menunggu kejelasan dari pemerintah? Olly mengisyaratkan hal tersebut jika memang pemerintah mendukung program ini.
"Loh, kami ini partai pemerintah. Bagaimana kami menolak, kalau pemerintah sudah mengusulkan. Kan enggak mungkin. Wong kami partai pertama mengusung pemerintah kan," ujar Anggota Komisi XI DPR. (hat/trq)
