'Berebut' Jadi Korban Pemerintah

Jakarta - Isu 'Akbarisasi' semakin menghangat menjelang kongres atau muktamar yang bakal digelar sejumlah partai politik. Pemerintah disinyalir bakal campur tangan dalam berbagai hajatan besar parpol tersebut.Istilah 'Akbarisasi' muncul pasca pelaksanaan Musyawarah Nasional VII Partai Golkar di Bali, Desember silam. Dalam perang tanding di Munas tersebut, Akbar Tandjung gagal mempertahankan gelar sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Akbar dipecundangi dengan angka telak oleh Jusuf Kalla yang juga wakil presiden.Kekalahan Akbar dalam Munas VII Partai Golkar tersebut memang terkesan sangat dramatis. Laporan pertanggungjawabannya sebagai ketua umum disambut peserta munas dengan standing ovation (berdiri dan bertepuk tangan). Sebagian besar peserta munas bahkan berteriak 'Hidup Bang Akbar' berkali-kali. Namun, belum sampai sehari, orang-orang yang sama pula menyoraki dan meminta dia turun dari podium.Akbar sendiri, meski mengatakan proses pemilihan berjalan fair dan wajar, tidak bisa menutupi rasa kecewanya. Akbar merasa dirinya dikeroyok oleh orang-orang yang pernah dekat dengan dirinya. Selain itu, Akbar juga mengaku heran melihat perkembangan menjelang dan saat pemilihan berlangsung. Mantan Ketua DPR ini merasa ada sebuah tekanan yang membuat sidang berjalan tidak tenang. Intinya, Akbar merasa 'dikerjain'.Kisah Akbar itu tidak berhenti di arena Munas Partai Golkar saja. Selang beberapa pekan setelahnya, Ketua Umum Megawati, memberikan pernyataan yang cukup panas. Megawati mengaku dibisiki oleh Akbar Tandjung agar berhati-hati menjelang kongres PDIP. "Hati-hati Mbak Mega jangan sampai PDIP dikerjain seperti Golkar", begitu kira-kira bisikan halus Akbar kepada Megawati.PDIP memang akan menggelar kongres pada 28 Maret hingga 2 April besok. Sampai saat ini, Megawati hampir dipastikan bakal kembali menjadi Ketua Umum partai 'moncong putih' itu. Sejumlah nama yang disebut-sebut siap menjadi calon Ketua Umum PDIP dalam kongres nanti, tidak bakal bisa menanding si Ibu.Namun demikian, pernyataan Megawati mengenai bisikan Bang Akbar itu, juga sempat menjadi perbincangan hangat. Sekjen PDIP Soetjipto menyatakan, memang ada upaya intervensi pemerintah terhadap Kongres PDI-P. Menurut Soetjipto, pemerintahan Yudhoyono berbasis partai politik yang relatif kecil, sehingga perlu merangkul partai-partai besar, khususnya di parlemen. Setelah Golkar berhasil dikuasai, praktis hanya PDI-P yang menjadi partai besar.Ia bahkan menyebut ada skenario yang disiapkan untuk menggagalkan Kongres PDI-P. Pertama, intervensi untuk menggagalkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDI-P kembali. Kedua, pemilihan pengurus PDI-P periode mendatang yang tidak loyal kepada Mega. "Jadi, skenario ini persis Kongres PDI di Medan di masa orde baru," tegas Soetjipto.Soal intervensi pemerintah ini juga mencuat di kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk PKB, sinyalemen itu dipicu oleh komentar Ketua Umum PKB non-aktif, yang kini menjabat sebagai Menko Kesra Alwi Shihab, soal Gus Dur. Menurut Alwi, sebaiknya Gus Dur tidak lagi duduk sebagai Ketua Dewan Syuro PKB pada periode mendatang.Pernyataan Alwi ini langsung menjadi bola panas di partai kaum Nahdliyin itu. Pernyataan mantan Menteri Luar Negeri itu dianggap nyeleneh. Buntutnya pernyataan Alwi malah dinilai sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menjinakan PKB. Maklum PKB juga bakal segara menggelar Muktamar."Saya prihatin terhadap pernyataan Pak Alwi Shihab agar Gus Dur tidak maju dalam muktamar sebagai ketua Dewan Syura PKB. Ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan intervensi terhadap partai politik," papar Sekretaris Fraksi PKB DPR RI A. Helmy Faishal Zaini.Sedangkan kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini tengah dilanda gonjang-ganjing Musyawarah Luar Biasa (MLB), mengakui ikut merasakan isu 'Akbarisasi' itu. Terlebih, ada 3 kader partai berlambang kabah tersebut yang duduk di kabinet SBY dan kini terlibat penggalangan MLB."Kalau kita berpikiran jauh terhadap kekuasaan, maka isu intervensi itu bisa saja dihubungkan. Sebab ketiganya adalah orang kabinet dan ketiganya terlibat dalam silatnas (Silaturahmi Nasional), yang kabarnya akan membahas masalah MLB," kata Sekretaris PPP, Anwar Sanusi kepada detikcom.Pengamat politik LIPI, Indria Samego berpendapat, pemerintah memang akan diuntungkan jika bisa menempatkan orangnya di parpol. Pasalnya, kondisi demikian membuat pemerintah lebih mudah mengendalikan parlemen. Jika sudah begitu, dijamin pemerintah bakal lebih langgeng. "Misalnya di PAN pemerintah mengirim Hatta Radjasa, untuk PKB mengirim Syaefullah Yusuf," kata Indria kepada detikcom.Sayangnya membuktikan perkara tersebut bukan hal yang mudah. Menurut Indria, istilah intervensi sendiri masih akan menimbulkan perdebatan. Sebab jika berbicara pemerintah, seharusnya tidak ada rekayasa yang sistematis. Pemerintah harus bebas dari segala kepentingan partai.Indria menambahkan, secara empiris hal tersebut memang bisa ditafsirkan. Misalkan ada seorang tokoh partai yang kebetulan orang pemerintah (anggota kabinet) ikut dalam bursa pimpinan parpol. Pada proses selanjutnya orang tersebut dibantu pemerintah dengan sokongan dana."Ini adalah hal yang biasa tapi membuktikannya itu cukup sulit. Pejabat kita tidak bisa membedakan mana kepentingan negara, partai dan pribadi," tukas Indria. (djo/)