Dialog Kebijakan, Indonesia Buka Peluang Kerja Sama Maritim dengan Rusia

Jakarta - Pertemuan antara Kemlu RI dan Kemlu Rusia di Moskow berlangsung produktif dan memperlihatkan kesamaan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri antar kedua negara. Indonesia pun membuka peluang kerja sama di berbagai pihak, salah satunya di bidang maritim.

Hal itu terungkap dalam The 5th Policy Planning Dialogue (PPD) RI-Rusia antara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Kebijakan (BPPK) Kemlu RI Dr. Djumala dan Direktur Departemen Perancangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Rusia Alexander A. Tokovinin pada Rabu (13/5) lalu. Pertemuan berlangsung di Kemenlu Rusia Moskow.

Dalam pertemuan tersebut terlihat bahwa pinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia dan Rusia memiliki kesamaan. Jika Indonesia senantiasa mendorong kerjasama bagi terciptanya tatanan dunia yang lebih adil, seimbang, dan menggambarkan realitas politik dan ekonomi dunia, kebijakan luar negeri Rusia menginginkan terwujudnya dunia yang multipolar, setara dan mengakomodasi keanekaragaman budaya dan agama serta menolak dominasi negara tertentu dalam percaturan politik dan ekonomi global.

Tokovinin menambahkan pula bahwa Russian Foreign Policy Concept 2013 telah mengantisipasi meluasnya globalisasi dan munculnya kekuatan politik ekonomi baru dunia.

“Kebijakan luar negeri Rusia didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hukum internasional, kerjasama mengatasi masalah global, kerjasama ke segala arah, tidak bersifat konfrontatif. dan saling menguntungkan” ujar Tokovinin dalam rilis yang diterima dari KBRI Moskow, Sabtu (16/5/2015).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 4 jam tersebut, Djumala yang didampingi staf KBRI Moskow dan Kemlu RI juga menjelaskan kebijakan Presiden Joko Widodo mengenai doktrin poros maritim (maritime fulcrum) dan kebijakan luar negeri Indonesia yang berlandas pada konsep Trisakti sebagai guiding principles bagi implementasi diplomasi RI yang membumi (down-to-earth), bermanfaat secara konkrit bagi rakyat (diplomacy for the people), serta mengedepankan kepentingan nasional (fighting for the national interests).
 
“Sebagai negara kepulauan, infrastruktur pelabuhan di Indonesia misalnya perlu dikembangkan dan Indonesia membuka peluang seluasnya bagi kerjasama kemaritiman dengan negara sahabat termasuk Rusia,” ujar Dr. Djumala.

Kedua pihak membahas pula topik-topik yang menjadi perhatian bersama, seperti konflik dan radikalisme di Timur Tengah, ISIS, Trans-Pacific Partnership (TPP), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN, serta krisis Ukraina. Pada sore harinya, delegasi RI berkunjung ke kampus Universitas MGIMO (Moscow State Institute of Foreign Relations) dan diterima Direktur ASEAN Center MGIMO Dr. Viktor Sumskiy. Dalam pertemuan, Dr. Djumala antara lain menjelaskan dan berdiskusi mengenai perkembangan terbaru kebijakan luar negeri RI serta isu-isu menonjol di kawasan Asia Pasifik dan Eropa.

(imk/idh)