Pimpinan DPR akan Yakinkan Jokowi Soal Revisi UU Pilkada

Jakarta - Pimpinan DPR bersama pemerintah, KPU dan MA akan segera menggelar rapat konsultasi untuk membahas beberapa masalah pilkada, salah satunya usul revisi UU Pilkada. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR akan meyakinkan Presiden soal pentingnya revisi UU Pilkada tersebut.

"Kami sudah kirim surat ke Presiden Jokowi, mudah-mudahan dapat jawaban karena kita mau yakinkan Presiden bahwa pemilukada langsung 269 di provinsi kabupaten kota tidak boleh cacat, karena ini eksperimen pertama," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Fahri mengatakan Pilkada 2015 sebagai tahap pertama menuju Pilkada serentak tahun 2027 tidak boleh ada masalah, sehingga sebelum pilkada setiap potensi masalah s‎eperti kemungkinan Golkar dan PPP tak ikut pilkada harus diantisipasi.

"Di antaranya aturannya harus jelas. Kalau KPU merasa gamang dan mengusulkan perubahan UU dan disepakati semua partai, diteken semua fraksi, tinggal sekarang meyakinkan Presiden," ujar politisi PKS itu.

Kesepakatan dimaksud adalah rekomendasi Panja Pilkada komisi II yang dilanjutkan dengan rapat konsultasi pimpinan dan fraksi di DPR, bahwa bagi Golkar dan PPP, KPU merujuk putusan pengadilan terakhir. Jika sampai masa pendaftaran belum ada putusan inkrah.

"Kalau ok, go ahead seperti kita mengubah UU MD3 dan UU Pilkada yang sebelumnya Perppu," tuturnya.

Fahri juga mengatakan, jika pemerintah setuju merevisi UU Pilkada, maka DPR akan memprosesnya. Wasekjen PKS ini menyebut proses revisi itu tidak akan mengganggu tahapan pilkada yang sudah berjalan.

"Paling tidak dalam satu masa sidang selesai. Sebelum masuk puasa (revisi) UU ini sudah selesai, tidak mengganggu tahapan karena pendaftaran Juli. Saya kira tidak masalah," ucap politisi asal NTB itu.

Namun sejumlah fraksi sudah menyatakan penolakan terhadap rencana Revisi UU Pilkada. Di antara yang sudah menyatakan penolakan adalah PDIP, PPP kubu Romahurmuziy, NasDem, dan PKB.

(bal/trq)