.webp)
Meruncingnya beda pendapat Ahok dan Organda berawal saat keluarnya 2 opsi tentang pengoperasian bus APTB yang merupakan hasil rapat antara Dinas Perhubungan (Dishub) DKI, Organda dan Operator APTB pada April 2015.
Opsi pertama, bus APTB dapat beropasi seperti yang sudah berjalan selama ini dan mengangkut penumpang yang pindah dari bus TransJ tanpa ada kompensasi pembayaran dari Pemda DKI/PT TJ dengan standar pelayanan minimum (SPM) sama dengan bus TransJ. Opsi kedua, APTB hanya boleh beroperasi sampai dengan perbatasan koridor busway.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi keinginan Organda, Ahok bersikukuh dengan syarat yang diajukannya yakni pembayaran berbasis rupiah per kilometer (Rp/Km). Ia menginginkan kendali APTB berada di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta (TJ).
Ahok menduga pihak Organda DKI berani 'mengancam' seperti itu lantaran menganggap jumlah armada bus Trans Jakarta milik Pemprov kurang.
Ahok juga menyebut pengadaan bus APTB di masa lampau sebuah kesalahan. Menurut dia bukan bus dari daerah mitra yang masuk ke DKI, tetapi semestinya trayek bus TransJ yang diperluas hingga ke daerah. Ahok bahkan siap menggelontorkan modal Rp 2 triliun untuk meremajakan bus di busway dan mengoperasikannya selama 24 jam.
Berikut 7 kisah Ahok Vs Organda soal APTB:
1. Organda: Bak Buah Simalakama
|
|
"Tanggal 6 April Organda dan operator APTB diundang oleh Kadishub dan Dirut TransJakarta. Kami hadir tapi sungguh di luar dugaan kita, pada saat itu tidak disampaikan apa yang menyangkut rupiah per kilometer. Di situ disampaikan, APTB hanya boleh pilih dua opsi," ungkap Ketua DPP Organda DKI Shafruhan Sinungan dalam jumpa pers di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (7/5/2015).
Dua opsi yang ditawarkan semuanya merugikan operator APTB. Opsi pertama, APTB masih tetap beroperasi seperti yang saat ini sudah berjalan tanpa memungut lagi bayaran dari penumpang yang berpindah dari TransJ ke APTB. Pemprov DKI pun juga tak akan memberikan subdisi meski penumpang yang menggunakan jasa APTB naik dari halte-halte TransJ, yang artinya mayoritas adalah warga Jakarta.
Opsi kedua adalah APTB hanya boleh beroperasi sampai di halte TransJ yang berada di kawasan perbatasan antara Jakarta dengan kota-kota penyangga. "Opsi pertama operator rugi, opsi kedua lebih rugi. Sama saja pengusaha swasta mensubdisi masyarakat. Semuanya buah simalakama bagi kami, namanya bisnis, pengusaha kan ingin mencari untung," kata Shafruhan.
Shafruhan mengatakan, pada 3 Februari pernah diundang rapat Dishub untuk menghitung besaran biaya per kilometer yang dibayarkan ke operator APTB. "Dan diharapkan kepada seluruh operator menghitung kisaran besarnya rupiah per km. Berdasarkan kesepakatan tersebut seluruh operator APTB coba buat perhitungan hasil," jelas Shafruhan.
Pihak operator sudah membuat perhitungan dengan besaran Rp 18 ribu per kilometer namun pihak Dishub punya hitungan sendiri dengan kisaran Rp 14-16 ribu per kilometer. Belum mencapai sepakat, tiba-tiba Pemprov DKI secara sepihak memberikan dua opsi di luar dari wacana tersebut.
"Belum pernah ada pembahasan tentang perhitungan rupiah per kilometer. Kami heran belum ada negosiasi tiba-tiba kami dapat undangan bahwa operator APTB cuma boleh pilih 2 opsi. Itu kami kaget, kenapa kok begini," katanya.
2. Duduk Bersama
|
|
"Kami berharap bisa duduk satu meja bersama Pak Gubernur, dan Dewan Transportasi Kota Jakarta. Juga Pemda DKI dalam hal ini Dinas Perhubungan," ungkap Ketua Organda DKI Shafruhan Sinungan dalam jumpa pers di kawasan Halim Perdanakusuma, Jaktim, Kamis (7/5/2015).
Shafruhan menegaskan, Organda bersama operator bukan bermaksud melawan Pemprov DKI dengan menolak dua opsi yang ditawarkan. Opsi tersebut adalah pertama APTB diijinkan tetap masuk dalam jalur Busway dan mengangkut penumpang TransJ tanpa mendapat kompensasi dari penumpang maupun Pemprov DKI. Kemudian yang kedua adalah APTB hanya diizinkan masuk jalur bus (busway) hingga halte-halte perbatasan untuk menurunkan penumpang dari kota-kota penyangga.
"Organda bukan menolak, tapi Organda disuruh pilih opsi yang sama-sama rugi. Kalau terpaksa enggak ada jalan lain kita pilih opsi kedua tapi pastinya akan punya dampak. Opsi kedua kerugiannya lebih kecil," kata Shafruhan.
"Saya tahu Pak Gubernur sangat care dengan masyarakat tapi saya khawatir banyak informasi yang menyesatkan beliau. Kami pun tidak mengancam. Mungkin nggak kita pengusaha ngancam pemerintah? Pemerintah kan penguasa. Kami kan hidup di bawah naungan regulator. Kami sangat dukung kebijakan pemerintah kok," sambungnya.
Shafruhan berharap agar kerja sama antara Organda yang menanungi operator-operator APTB dengan Pemprov bisa terus berjalan. Ia juga mengingatkan bahwa APTB ini juga merupakan kebijakan dari pejabat-pejabat terdahulu.
"Kalau ada pelanggaran awak APTB ditindak, kami senang malah. Ini kan kepentingan untuk semua, bukan untuk golongan. Ini kebijakan yang diminta oleh pejabat terdahulu supaya perusahaan swasta berpartisipasi memberi pelayanan khususnya dari daerah penyangga," jelas Shafruhan.
Shafruhan menghitung besarnya kerugian dengan adanya 2 opsi yang diberikan oleh Pemprov DKI. Hitungan kasarnya adalah pihak operator akan mengalami kerugian Rp 5 juta untuk 1 armada per harinya.
"Nilai investasi kita mahal, 1 bus hampir Rp 2 miliar karena sparepart-nya khusus, elektrik. Untuk yang opsi kedua (kerugian tidak sebesar opsi pertama) 1 armada bisa rugi Rp 5 juta per hari. Kurang lebih segitu, bisa lebih. Belum lagi kalau kita lihat dari nilai investasi-nya," tutup Shafruhan.
3. Kantongi Izin
|
|
"APTB dilindungi (payung hukum) dengan terbitnya trayek izin APTB. Ini artinya sudah sah. Kalau itu dipermasalahkan saya bisa PTUN-kan," ungkap Ketua Organda Shafruhan Sinungan dalam jumpa pers di kawasan Halim Perdanakusuma, Jaktim, Kamis (7/5/2015).
Hingga kini permasalahan operasi APTB masih menemui jalan buntu. Organda DKI menilai dua opsi yang ditawarkan Pemprov merugikan. Opsi yang pertama adalah APTB diizinkan tetap masuk dalam jalur Busway dan mengangkut penumpang TransJ tanpa mendapat kompensasi dari penumpang maupun Pemprov DKI.
Kemudian yang kedua adalah APTB hanya diizinkan masuk jalur busway hingga halte-halte perbatasan untuk menurunkan penumpang dari kota-kota penyangga.
"Organda bukan menolak, tapi Organda disuruh pilih opsi yang sama-sama rugi. Kalau terpaksa enggak ada jalan lain kita pilih opsi kedua tapi pastinya akan punya dampak. Opsi kedua kerugiannya lebih kecil," kata Shafruhan.
"Saya tahu Pak Gubernur sangat care dengan masyarakat tapi saya khawatir banyak informasi yang menyesatkan beliau. Kami pun tidak mengancam. Mungkin nggak kita pengusaha ngancam pemerintah? Pemerintah kan penguasa. Kami kan hidup di bawah naungan regulator. Kami sangat dukung kebijakan pemerintah kok," sambungnya.
Shafruhan berharap agar kerja sama antara Organda yang menanungi operator-operator APTB dengan Pemprov bisa terus berjalan. Ia juga mengingatkan bahwa APTB ini juga merupakan kebijakan dari pejabat-pejabat terdahulu.
"Kalau ada pelanggaran awak APTB ditindak, kami senang malah. Ini kan kepentingan untuk semua, bukan untuk golongan. Ini kebijakan yang diminta oleh pejabat terdahulu supaya perusahaan swasta berpartisipasi memberi pelayanan khususnya dari daerah penyangga," jelas Shafruhan.
4. Ahok: APTB Kebijakan yang Salah
|
|
"APTB itu total kebijakan yang salah. Jadi kita kalau sampai ke Tangerang, Bupati dan Walikota Tangerang teman baik semua kok kita bisa kasih uang bikin jalur busway kok mau berapa miliar? Rp 1-2 triliun kita kasih. Kasih nggak dia (TransJ) masuk ke wilayahnya? Kasih. Jadi bukan APTB masuk ke kita," terang Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Kamis (7/5/2015).
"Kita perluas ke sana lalu pengusaha bus yang di Bekasi dan Tangerang silakan ganti bus agak besar," sambungnya.
Dia bahkan mengatakan, dulu ada jajarannya yang bermain mata dengan oknum-oknum terkait dalam pengaturan trayek. Sehingga, pengoperasian APTB menjadi kurang optimal.
"Dulu memang benar oknum saya main. Main trayek mungkin sama Organda, temanlah begitu saya nggak tahu trayek bisa cipta ada APTB macam-macam," kata Ahok.
Menyusul sikap Organda DKI yang menyebut pihaknya bersama dengan para operator APTB tidak diberi opsi terhadap pembahasan terkait pembayaran rupiah per kilometer (Rp/Km) yang akan dibebankan kepada penumpang, Ahok memberikan komentar pedas.
"Organda itu cuma sok Organda nih. Organda yang mana bos? Tugas Organda tu apa? Membantu transportasi Jakarta beres, membantu sopir sejahtera dan pemilik mobil juga sejahtera. Bukan cuma pengurus teriak-teriak gitu," tutupnya.
5. Tak Bayar Rp/Km, Jangan Masuk Busway
|
|
"Kita bayar Rp/Km. Masalahnya sekarang jadi tabrakan namanya juga pengusaha, dia menganggap Rp/Km yang kita kasih ini kemurahan. Kalau kemurahan, kita lelang dong sekarang sampai akhir Mei kelihatan," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).
"Kalau dia nggak mau, ya sudah nggak usah ikut. Kalau kamu nggak ikut saya rugi? Nggak juga. Berarti kamu jangan masuk ke Trans Jakarta, sampai ujung saja. Terserah," lanjutnya.
Ahok mengingatkan kepada para operator APTB untuk tidak menyalahkannya kelak apabila jalur pelayanan bus TransJ terus berekspansi hingga ke daerah perbatasan. Sebab, dia menekankan Pemprov telah memiliki perjanjian dengan Pemda Bekasi dan Tangerang di bidang pengintegrasian transportasi umum.
"Tapi jangan nyalahin kami kalau kami perluasan TransJakarta kami sampai ke tempat Anda. Kan kita kerjasama dengan Tangerang dan Bekasi, kalau dengan Rp 3.500 orang suka naik kami terus pilih kami sampai ke sana gimana. Pasti rugi Rp 3.500? Nggak rugi dong kan saya bayar Anda Rp/Km. Justru sekarang Anda lebih rugi kalau nggak ada penumpang, Anda nombok nggak? Nombok," urai dia.
"Kalau ada perusahaan yang mau, berarti kamu nggak efisien. Kamu nggak efisien kenapa saya mesti nurutin kamu. Kami juga bisa beli ribuan bus, hati-hati loh," imbuhnya.
Ahok berharap kesepakatan lelang penentuan besaran Rp/Km yang akan dibayarkan oleh penumpang bus bisa tercapai akhir bulan ini. Sehingga, Juni mendatang dengan bus baru pihaknya bisa mulai menerapkan sistem pembayaran baru tersebut.
Dengan adanya Rp/Km, masyarakat kelak cukup membayar satu kali saja meski harus beberapa kali transit halte. "Nggak masalah selama ada bus yang penting jangan bayar lagi bos karena nggak tahan," terang Ahok.
"Kalau ikut kami, ada atau tidaknya penumpang Anda tetap kami bayar Rp/Km. Kan enak," pungkasnya.
6. Beri Modal Rp 2 Triliun
|
|
"Aku mau PMP-nya ke TransJ Rp 2 triliun ke PSO (Public Service Obligation) asal jalan nggak ada penumpang disubsidi nih orang Jakarta nikmati 24 jam pakai bus. Seluruh Jakarta mau kita perluas Kopami Kopaja kita Rp 2 triliun bisa beli bus baru," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).
Ahok mengajak agar seluruh transportasi umum, seperti Kopaja, Kopami dan APTB untuk berada di bawah naungan PT Trans Jakarta. Akan tetapi, belakangan para operator APTB menolak untuk bergabung lantaran belum adanya kesepakatan dalam penentuan pembayaran secara rupiah per kilometer (Rp/Km).
Terkini, DPD Organda DKI menyatakan sikapnya bahwa APTB beroperasi hingga halte perbatasan. Meski merasa ini seperti bentuk 'penekanan' terhadap DKI karena terbatasnya jumlah armada bus, namun Ahok tidak peduli jika Organda menggertaknya.
"Organda silakan Anda mau mensejahterakan sopir pemilik bus atau hanya egois pengurus. Silakan mau ribut. Dulu kita ngeharapin Organda itu beresin (bus) karena DKI nggak berkuasa dan kekurangan bus. Sekarang kami tanya selama puluhan tahun beres nggak transportasi DKI? Ini kan Organda kerjanya apa kalau gitu? Lalu Anda kerjanya apa?" sewotnya.
"Ya sudah saya lupakan Anda. Saya mau selamatkan pengusaha bus yang mau tinggal duduk enak dengan Rp/Km. Saya mau selamatkan sopir bus, mau selamatkan warga DKI 24 jam ada bus. Intinya di mana? Saya tambah bus," lanjut Ahok.
7. Duduk Bareng Bagaimana?
|
|
"Duduk bareng Organda yang mana? Sudah sering duduk bareng kok," kata Ahok saat dikonfirmasi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2015).
"Duduk bareng bagaimana?" imbuh dia sewot.
Para operator APTB sampai dengan saat ini belum menemui titik kesepakatan dengan Pemprov DKI soal besaran angka pembayaran rupiah per kilometer (Rp/Km). Dua opsi yang ditawarkan Pemprov pun dinilai merugikan, sehingga APTB sepakat beroperasi hingga halte perbatasan.
Namun Ahok tidak khawatir jika itu sudah menjadi keputusan final APTB. Sebab dia menghitung, tanpa APTB jika bus seperti Kopaja dan Kopami bergabung dalam manajemen TransJ maka ada sekitar 700 bus beroperasi di Ibu Kota.
"Kan kita Kopami-Kopaja nambah, kan ganti gede. Kita bisa dapat kira-kira 700-an bus lho tahun ini sebetulnya dengan semua Kopaja gabung. Termasuk yang bekas-bekas (buatan) 2013 kan mau dijalanin operator nih," urai Ahok.
Akan tetapi, apabila APTB bersedia gabung di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta, namanya tidak lagi menjadi APTB. Melainkan melebur jadi bus TransJ.
"Kalau APTB itu mau diubah jadi masuk Rp/Km, dia berubah jadi Trans Jakarta. Busnya jadi berubah Tj, semua jadi di bawah Trans Jakarta," lanjut dia.
"Kan pemainnya sama. Kita sudah tawarkan ke pemain kok. Operatornya sama. Jadi kalau kamu mau, hilang APTB. Kita perluas," tutup Ahok.
Halaman 2 dari 8
