Pembangunan 'Sabuk Hijau' di Aceh Bukan Jalan Keluar

Jakarta - Rencana pemerintah untuk membangun green belt (sabuk hijau) melalui penanaman bakau dan pohon lainnya sepanjang 2,5 km dari pesisir Pantai Aceh pasca tsunami dinilai bukan sebagai jalan keluar yang baik. Pembangunan 'sabuk hijau' dikhawatirkan menimbulkan konflik baru. "Kami bukannya tidak konsen dengan masalah lingkungan. Tetapi ini bukan jalan keluar yang baik, malahan akan timbul konflik baru bila nelayan yang semula mendiami daerah tersebut dipindahkan," Direktur Eksekutif Nasional Walhi Longgena Ginting dalam konpers di Kantor Walhi, Jl. Tegal Parang, Selasa (15/2/2005). Menurut Ginting, yang paling penting adalah meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Misalnya dengan membangun sistem peringatan dini, memperbaiki ekosistem yang rusak atau pendidikan penanganan bencana kepada masyarakat. "Saya pikir lebih baik pemerintah memikirkan hal tersebut karena sifatnya jangka panjang," katanya. Dikatakan Ginting, pihaknya tidak mempersoalkan rencana penanaman bakau. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar hal itu tidak dijadikan alasan untuk menggusur masyarakat nelayan. "Karena akan menimbulkan konflik di tanah baru," jelasnya.Di tempat yang sama, Sekretaris Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Emil Kleden mendesak pemerintah agar memberikan hak rakyat Aceh untuk melaksanakan rekonstruksi wilayah secara mandiri. Ia mengingatkan ada beragam kelompok masyarakat adat dengan karakter sosial dan budaya yang berbeda di Aceh. "Biarkan rakyat Aceh mengembangkan inisiatif rekonstruksi wilayah rakyat Aceh sendiri. Pemerintah jangan menomorsatukan kepentingan pemodal besar dan kekuatan ekonomi global daripada kepentingan masyarakat adat," pintanya. (rif/)