"Kita ingin memperbaiki perizinan, kepemilikan dan akan membuat MoU dengan perpajakan, dengan semuanya. PPATK sudah, TNI AL sudah, jadi kita mau bergerak, semua instansi bersama untuk bisa memberikan sebanyak-banyaknya pengelolaan SDA. Ini keuntungan masyarakat," kata Susi.
Susi menyampaikan hal ini usai acara Gerakan Nasional Penyelematan SDA Indonesia sektor Kelautan di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2015). Turut hadir dalam acara ini Wagub DKI Djarot S Hidayat dan perwakilan KPK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oh ya tentu, dengan semua pemerintah daerah. Kita kan memang ada MoU tentang perbaikan pengelolaan SDA, terutama kelautan karena selama ini laut yang luas ini tidak memberikan manfaat untuk nelayan kita," ujar Susi.
"Jadi kita mencegah jangan sampai kejadian-kejadian illegal fishing di mana-mana, kemudian ya akhirnya nelayan tradisional yang dirugikan. Intinya itu aja (acara) tadi," tambahnya.
Lalu apa keuntungan untuk Pemprov DKI? "Dengan Pemprov DKI, Pak Wagub bilang ada proyek perumahan nelayan," jawab Susi.
Sementara itu, Susi sempat memberikan sambutan dengan menyinggung persoalan reklamasi pantai. Menurutnya, reklamasi pantai harus dilakukan dengan teliti menimbang pada dampak ekosistem dan perizinan.
"Semestinya reklamasi di-postpone dulu. Kalau perizinan nanti dipelajari mendalam. Tapi prinsip-prinsip lingkungan yang akan saya pegang teguh, dan akan mendasari semua keputusan saya soal lingkungan," ucap Susi dalam sambutannya.
"Kita tidak boleh mengubah ekosistem dan menjaga air punya tempat yang cukup. Kalau tidak nanti Jakarta banjir terus. Illegal fishing persoalan besar, kita kasih nelayan kita BBM, alat pancing, kapal dan lainnya tapi kalau tidak ada ikannya ya percuma," tambahnya.
(vid/bar)











































