Sutan Pertanyakan Anggota Komisi VII Tak Jadi Tersangka, Ini Jawaban KPK

Jakarta - Dalam eksepsinya, pihak Sutan Bhatoegana mempertanyakan KPK yang tidak menetapkan tersangka kepada anggota Komisi VII DPR lainnya karena dalam dakwaan Sutan disebut bersama-sama menerima suap terkait pembahasan APBNP Kementerian ESDM 2013. KPK punya penjelasan soal anggota komisi VII yang belum jadi tersangka.

"‎Kita harus memahami hukum pidana. Orang itu terkait apa? Dalam pidana itu sebetulnya perbuatan jahat seseorang itu dengan perbuatannya dengan alat bukti yang cukup itu sebetulnya yang kita proses. Jadi hukum itu ada hukum pidana, perdata, admistrasi negara," kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2015).

Zul membenarkan bahwa Sutan dijerat dengan Pasal 55 KUHPidana, yang berarti mantan ketua komisi VII itu menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut. Untuk menjerat anggota komisi VII lain, KPK masih mengumpulkan bukti ada tidaknya peran aktif dari para kolega Sutan itu.

"‎Begini, terkait secara barang kali makmum-makmum yang lain itu kan sebetulnya bukan yang jahatnya. Tapi barangkali karena tidak tahu dan lain-lain. Tidak bisa kita samakan kebersamaan dalam pidana. Tidak serta merta secara perdata dan secara administrasi," jelas Zul.

"‎Pasal 55 itu kan berarti turut serta dalam peran pidana. Jadi peran pidana itu kan ada orang yang tidak bersalah, ada orang yang lalai. kalau dari sisi jiwa orang, ada yang jahat, ada yang niat jahat, ada yang masih berencana‎," tegasnya.

Oleh karena itu, KPK masih mengumpulkan alat bukti untuk menjerat anggota komisi VII selain Sutan. Walaupun, Rudi Rubiandini sebagai pemberi suap sudah menjelaskan bahwa uang USD 200 ribu yang diberikan bukan hanya untuk Sutan, tapi juga untuk anggota komisi VII lain.

"‎Ini yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup. Jadi konteksnya tidak serta merta semua orang yang terlibat secara administrasi hanya mungkin terima sesuatu yang sudah serta merta pidana, tidak begitu," ungkap Zul.

Sebelumnya, dalam eksepsinya, pihak Sutan Bathoegana mempertanyakan soal KPK yang tidak mentersangkakan anggota komisi VII. Padahal, Sutan disangka menerima suap secara bersama-sama.

"Mengapa Penuntut Umum tidak menjadikan anggota Komisi VII DPR masa bakti 2009-2014 yang lain menjadi tersangka/terdakwa dalam perkara pidana korupsi ini? Karena susunan struktur pada Komisi VII adalah kolektof kolegial," ujar anggota tim penasihat hukum Sutan, Budi Nugroho membacakan nota keberatan (eksepsi) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/4).

(kha/aan)