UPC Minta Operasi Yustisi Kependudukan Dihentikan

Jakarta - Urban Poor Consortium (UPC) menuntut agar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) di DKI Jakarta dihentikan. Tuntutan itu akan disampaikan dalam hearing dengan DPRD DKI Jakarta, Jumat (11/2/2005) pukul 10.00 Wib. "Kami menuntut kepada DPRD untuk mengeluarkan kebijakan penghentian OYK yang dilakukan dari tahun ke tahun di sejumlah wilayah di DKI," ujar Maria, relawan UPC yang dihubungi detikcom, Jumat (11/2/2005).Selain itu, UPC juga menuntut DPRD DKI menjamin para pendatang ke Jakarta. Caranya dengan mengeluarkan kebijakan agar pendatang baru memiliki akses terhadap pemegang Kartu Identitas Pendatang (KIP) dan bukan dengan operasi penangkapan. "Kami berharap para pendatang bisa mendapat identitas. Kami juga berharap rakyat miskin bisa mendapatkan akte kelahiran gratis," katanya. Menurut data UPC, sebanyak 2.342 pendatang baru terjaring OYK selama tahun 2003. Para pendatang yang terjaring harus menjalani sidang serta dikenai sanksi seperti harus membayar Rp 35 ribu dan ongkos perkara Rp 1.000. Mereka juga disidik polisi yang ikut serta dalam OYK. UPC menilai OYK tidak berpengaruh dalam menurunkan arus migrasi masuk Jakarta. Hal itu dapat dilihat dari pertambahan jumlah pendatang yang berkisar antara 200-250 ribu orang per tahun. (rif/)