Kini, Parpol-parpol Kompak Dukung Jokowi Soal Kapolri

Jakarta - Rapat konsultasi antara DPR dan Presiden Jokowi ternyata mengubah sikap parlemen ke pemerintah. Kini, 10 fraksi yang ada di DPR kompak mendukung Presiden Jokowi.

Dukungan itu disampaikan untuk pengusulan Komjen Badrodin Haiti jadi calon kapolri. Sebelumnya mayoritas fraksi di DPR menolak memproses surat Jokowi yang berisi pengusulan Komjen Badrodin jadi kapolri. Penolakan tak hanya datang dari KMP, tapi juga KIH yang dipelopori oleh PDIP.

Sejumlah fraksi mempermasalahkan alasan pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan yang telah dinyatakan bersih dari status tersangka kasus dugaan suap. Ada juga fraksi yang mempermasalahkan surat pengusulan Komjen Badrodin yang di dalamnya masih tertulis Komjen Budi Gunawan berstatus tersangka. Tercatat hanya Fraksi Partai Demokrat yang mendukung langkah Jokowi mengusulkan Komjen Badrodin Haiti jadi calon Kapolri.

Namun rapat konsultasi siang ini mengubah sikap keras fraksi-fraksi yang ada di DPR. Entah apa yang disampaikan Jokowi dalam pertemuan tertutup itu. Namun, usai rapat, fraksi-fraksi di DPR ramai-ramai menyampaikan dukungan terhadap usulan Jokowi menjadikan Komjen Badrodin sebagai calon tunggal kapolri.

Pertemuan itu memang berlangsung cair. Perbincangan hangat dan tawa jamak terlihat di interaksi Jokowi dengan para pimpinan DPR, termasuk dengan Fadli Zon. Setelah rapat selesai, Fadli Zon pula yang menyampaikan ke media bahwa mayoritas fraksi di DPR menerima pencalonan Komjen Badrodin.

"Saya kira sebagian besar menerima, tidak ada yang menyatatakan eksplisit tidak menerima," kata Fadli Zon usai rapat konsultasi di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2015).

Sebagai tindak lanjut persetujuan itu, surat usulan Presiden Jokowi atas pencalonan Komjen Badrodin akan kembali dibacakan di paripurna. Jika sebelumnya setelah surat itu dibacakan ramai muncul penolakan, kini Fadli Zon memastikan surat itu akan langsung ditindaklanjuti dengan penjadwalan fit and proper test terhadap Komjen Badrodin.

"Besok akan dibacakan di paripurna untuk kita serahkan ditugaskan kepada Komisi III untuk laksanakan sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Fadli.

(trq/van)