Wakil Ketua DPRD M Taufik: Ketua Fraksi NasDem Nyeleneh dan Membahayakan

Wakil Ketua DPRD M Taufik: Ketua Fraksi NasDem Nyeleneh dan Membahayakan

- detikNews
Jumat, 20 Mar 2015 12:07 WIB
Wakil Ketua DPRD M Taufik: Ketua Fraksi NasDem Nyeleneh dan Membahayakan
Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik angkat bicara soal kejadian ribut-ribut yang melibatkan Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus saat hendak rapat yang membahas APBD 2015. Kejadian itu dipicu lantaran Bestari dianggap nyeleneh dan berbahaya.

"‎Ada 100 orang berkumpul. Ada satu orang yang nyeleneh dan dianggap jadi bagian yang membahayakan," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2015).

Taufik menyebut insiden kemarin (19/3) itu sebagai dinamika kelompok‎. Saat itu, Bestari dinilai berbeda dengan rekan-rekannya yang lain di DPRD DKI Jakarta.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya, ketua Fraksi NasDem (yang nyeleneh)," kata Taufik.

Ada banyak hal yang melatarbelakangi keributan kemarin. Namun Taufik hanya mencontohkan satu saja penyebab krusialnya, yakni pertemuan Bestari dengan Gubernur Basuki T Purnama (Ahok). Baik Ahok maupun Bestari dengan NasDem-nya mendukung Peraturan Daerah (Perda) APBD 2015 diterbitkan, sementara Taufik dan pihak lain di DPRD mendukung penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) penggunaan APBD 2014.

"Kita sih komunikasi siapa saja yang mau komunikasi dengan Gubernur, silakan. Tidak ada masalah. Tapi kan ada hal-hal tidak etis yang harusnya tidak disampaikan ke orang lain. Apalagi itu hasil pertemuan bersama," tutur Taufik.

Sementara, buntut dari ribut-ribut itu Fraksi NasDem memboikot rapat pimpinan gabungan DPRD DKI soal APBD 2015 selanjutnya. Insiden ribut-ribut itu terjadi lantaran Bestari dikritik oleh anggota-anggota DPRD lainnya soal kedekatannya dengan Gubernur Ahok. Seperti diberitakan sebelumnya, Bestari dan Ahok sempat mengadakan 'minum teh bareng' pada pagi hari, Selasa (17/3).

NasDem menegaskan sikapnya‎ pada posisi mendukung APBD DKI 2015 segera diterbitkan lewat Peraturan Daerah yang disetujui bersama antara DPRD dengan Ahok. Dengan kata lain, NasDem tak setuju dengan penerbitan Peraturan Gubernur untuk penggunaan APBD DKI 2014. "Ya, NasDem ingin Perda," kata Bestari.


(aan/nrl)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads