Kasus Korupsi Alkes Tangsel, KPK Panggil Kadis Tata Kota dan Anggota DPRD

Jakarta - KPK melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan dalam APBD 2012. Sebanyak 2 saksi diperiksa untuk tersangka Dadang Prijatna.

"Dua saksi diperiksa yaitu Kepala Dinas Tata Kota Pembangunan dan Pemukiman Tangsel, Dendi Pryandana dan mantan asisten 2 Kota Tangsel, Ahadi yang sekarang menjadi anggota DPRD Kota Tangsel," ucap Kabag Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha ketika dikonfirmasi, Senin (16/3/2015).

Proyek alkes itu sendiri menelan biaya lebih dari Rp 23 miliar. Selain Dadang, KPK juga telah menetapkan Tubagus Chaeri Wardana dan Mamak Jamaksari sebagai tersangka kasus tersebut.

Selain itu, KPK juga menjadwalkan beberapa pemeriksaan kasus lain. Dalam kasus dugaan korupsi pada Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans dengan tersangka Jamaluddin Malik. Saksi yang diperiksa adalah 3 PNS yaitu Muhlis M (PNS di Dinakertrans Kab Konawe Selatan), Baba (PNS di Dinakertrans Kab Wajo, dan Rini Birawati (PNS P2KTrans)‎.

Pemeriksaan lainnya yaitu 2 saksi untuk kasus suap Bappebti yaitu Yuszarro (Kepala Divisi Hukum dan Keanggotaan PT Bursa Berjangka) dan Surdiyanto Suryodarmodjo (Senior Advisor PT BBJ/eks Dirut PT Kliring Berjangka). Keduanya diperiksa untuk tersangka Hassan Widjaja.

Di saat yang sama, KPK juga melanjutkan pemeriksaan saksi untuk kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna Sumatera Selatan untuk tersangka Rizal Abdullah. Saksi yang dipanggil adalah Sunarto (PNS Kemenpora), Bambang Kristianto (Manajer Pemasaran PT Nindya Karya) dan Mulyono (Manajer Pengembangan Bisnis PT Wijaya Karya).

‎Lalu untuk kasus dugaan korupsi dan suap jual beli gas alam Bangkalan dengan tersangka eks Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, KPK memanggil satu orang saksi atas nama I Nyoman Ngurah sebagai senior pengembangan korporasi. KPK saat ini memang tengah mengebut proses penyidikan kasus korupsi yang ditangani.

KPK juga memeriksa saksi-saksi dalam perkara lain seperti dugaan korupsi pembangunan diklat pelayaran Sorong tahap III di Kemenhub tahun 2011 dan dugaan korupsi dana pendidikan sekolah pada subdinas PLS Dikbud di NTT serta kasus korupsi lainnya.

(dha/fjr)