.webp)
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Arie Budiman berbicara tentang pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) dan peralatan pendidikan senilai Rp 105 miliar yang tercantum di APBD 2015 versi DPRD. Dia menegaskan, pihaknya tidak mengusulkan pengadaan UPS dan peranti pendidikan semacam itu.
"Untuk APBD 2015 tidak ada, justru clean. Di APBD 2015 tidak ada pengadaan UPS ataupun titipan lain," ujar Arie dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (27/2/2015).
Namun itu adalah APBD versi Pemprov DKI Jakarta. APBD 'buatan' DPRD beda lagi. Menurut Arie, APBD 2015 versi DPRD mencantumkan pengadaan UPS dll sehingga ada perbedaan dengan APBD yang di tangan Ahok. Ahok mencatat ada dana siluman Rp 12,1 triliun diAPBD versi DPRD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arie menambahkan, pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak tahu menahu atas APBD versi DPRD. Karena hal tersebut bukan menjadi 'porsi' SKPD.
"SKPD nggak tahu sampai proses (versi DPRD). Bukan menjadi porsi kami. Kita nggak tahu angka Rp 12,1 triuliun itu dari mana. Saya sampaikan untuk 2015 nggak ada (UPS dll)," ucapnya.
Arie kemudian langsung berbicara pada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD atas hal tersebut. "APBD itu kan mencakup seluruh dinas. Konfirmasi ke Bappeda," tuturnya.
Dia juga menegaskan, dia tidak tahu-menahu soal dana siluman pengadaan UPS seharga Rp 5 miliar/sekolah pada 2014 lalu. Karena saat itu dia masih menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.
Ahok pada Kamis (26/2/2015), mengatakan, ada 'dana siluman' pengadaan UPS untuk 55 sekolah pada 2014. Setiap sekolah dianggarkan Rp 5,8 miliar untuk UPS.
"Sekarang kita lihat saja nih. (Sambil nunjukin berkas) Ini tahun 2014 hampir semua sekolah, kita ada bukti 55 sekolah itu dianggarkan Rp 6 miliar untuk UPS. Yang menang tender ini bisa begitu banyak. Saya kira ini kita lagi selidikin ini jangan-jangan pemasoknya sama. Satu sekolah pasang UPS sampai Rp 5,8 miliar," kata Ahok yang membongkar praktik dana siluman APBD 2014 itu.
Ahok menuding anggota DPRD membuat anggaran versi sendiri tanpa melalui e-budgeting. Banyak program unggulan yang dipotong dan dialihkan menjadi proyek-proyek fiktif. Anggaran abal-abal itu dibuat setelah rapat paripurna yang mengesahkan RAPBD 2015 digelar.
Untuk Dinas Pendidikan saja, proyek fiktif sebanyak Rp 105,876 miliar. Proyek palsu itu itu selain pengadaan UPS adalah proyek pengadaan alat peraga untuk PAUD (Rp 15 miliar), peralatan audio class SD (Rp 4,5 miliar), hingga professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri (Rp 25,5 miliar). Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik anggaran Rp 12,1 triliun sudah sah dan disetujui bersama satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemprov Jakarta.
DPRD DKI Jakarta saat ini berusaha menggulingkan Ahok dengan menggunakan hak angket dengan tuduhan melakukan tindak pidana dan etika.
(nwy/nrl)
