Jokowi Jangan Tersandera Elite Partai Saat Tunjuk Kepala BIN

Jakarta - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, mewanti-wanti Presiden Joko Widodo agar tak tersandera elite partai saat nanti menunjuk kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Jangan sampai kisruh penunjukan calon Kapolri kembali terulang.

"Di dalam menjalankan reformasi intelijen diperlukan pimpinan yang memadai. Kita tidak ingin Jokowi-JK tersandera oleh elite-elite partai saat memilih kepala BIN," kata Hendardi dalam diskusi tentang 'Tarik Ulur Kepala Badan Intelijen Negara', di kantor Komnas HAM, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Senin (23/2/2015).

"Seharusnya tidak terjadi lagi seperti saat memilih Jaksa Agung dan calon Kapolri. Posisi kepala BIN itu vital. Calon kepala BIN saya kira harus memiliki harapan baru," lanjutnya.

Menurut Hendardi, seorang kepala BIN haruslah independen, bersih, dan bersih dari keterlibatan pelanggaran HAM berat. Ada baiknya sebelum memilih satu nama, presiden memberitahu publik terkait calon-calon yang akan ditunjuk sebagai pengganti Marciano Norman.

Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum) Choirul Anam menambahkan, presiden juga sebaiknya menunjuk panel khusus untuk mencari calon kepala BIN. Hal tersebut sama halnya saat Presiden mencari hakim konstitusi.

"Tidak ada alasan untuk tidak membuat panel. Selain kepala BIN kan memang harus rahasia, tapi kepala BIN-nya tidak harus rahasia," imbuh Anam.

"Mengawali tradisi yang baik, harus diseleksi dengan melibatkan masyarakat," tutupnya.


(rna/mok)