Mensos Keluhkan Program Pengentasan Kemiskinan Tak Terintegrasi di Daerah

Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengeluhkan program pengentasan kemiskinan di bawah kementeriannya, tidak terintegrasi bila sudah mencapai tingkat provinsi-kabupaten/kota. Program yang tidak terintegrasi hingga tingkat daerah itu dikhawatirkan membuat tujuan program tak tuntas.

"Banyak sekali yang berbasis di Kemensos. Kalau kita menerima penghargaan Program Keluarga Harapan (PKH), maka intervensi berikutnya antara lain adalah program Taskin (Rumah Tangga Miskin). PKH dan Taskin ada di Kemensos, tetapi di berbagai kabupaten/kota ternyata distribusinya di kabupaten/kota tak berada di Dinsos," ujar Mensos Khofifah.

Hal itu disampaikan Khofifah saat memberi sambutan di Rakernas Program Keluarga Harapan di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Jl Salemba Raya 28 Jakarta Pusat, Selasa (17/2/2015).

Khofifah menambahkan bahwa program yang tak terintegrasi itu membuat tujuan program tidak tuntas.

"Kalau itu terintegrasi ya tak ada masalah, tapi kalau itu tak terintegrasi, tidak lewat Dinas Sosial, tapi terintegrasi kebijakannya, terintegrasi penerimanya sehingga kita sama-sama bisa menghitung. Kalau ada keluarga 5% paling miskin dan itu diintervensi oleh program keluarga harapan, maka sulit kita berharap yang 5% paling miskin itu bisa mampu dan mandiri serta produktif dan tidak terintervensi oleh program-program lainnya," jelas dia.

Dia lantas memberikan solusi untuk mencari cara bagaimana agar program PKH dan Taskin terintegrasi meski pintu masuknya di tingkat daerah berbeda.

"Program lainnya itu antara lain adalah bagaimana kita bisa mengaitkan antara Taskin dengan PKH kalau pintu masuknya berbeda tetapi diintegrasikan masih bisa terukur. Tapi kalau pintu masuknya berbeda dan tidak saling berintegrasi, saya khawatir kita tak mudah untuk mengukur berapa lama sebenernya intervensi PKH sampai bisa memandirikan, memampukan produktivitas program ini," tandas dia.

Dalam acara ini juga diberikan 21 penghargaan pada 21 orang dari beberapa provinsi yang mengimplementasikan PKH di daerah.

(nwk/nrl)