Ini Hasil Pertemuan Konsultasi DPD dengan Presiden Jokowi

Jakarta - Pimpinan DPD bersama Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla menggelar pertemuan konsultasi. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini. Ketua DPD Irman Gusman mengatakan pihaknya menyampaikan tiga agenda strategis bangsa yang menjadi persoalan, khususnya ada dua. Pertama mengenai program legislasi nasional (prolegnas).

Menurut Irman mekanisme triparti‎t sebagaimana putusan MK, hal-hal yang berkaitan kepentingan daerah, sesuai dengan pasal 22D, DPD harus dilibatkan. Selain itu posisi DPD setara dengan Presiden dan DPR dalam pembahasan dan pengajuan RUU.

"Seperti diketahui bersama, semua putusan MK mengenai peran, fungsi dan kewenangan DPD itu dimasukkan," jelas Irman dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin (2/2/2015).

"Untuk itu, menjelang putusan MK terakhir judicial review belum diumumkan, kami menawarkan kepada Presiden untuk melakukan MOU antara pemerintah, dpd dan dpr, supaya ke depan betul-betul membahas UU secara tripartit sehingga harapan kami, berbagai produk UU yang sangat dibutuhkan bangsa ini bisa kita laksanakan dengan baik, baik itu jumlah maupun kuantitasnya," papar Irman.

Irman menyebut Presiden Jokowi menyambut positif. Dalam waktu dekat Presiden Jokowi akan‎ menugaskan menteri terkait untuk bisa duduk bersama dengan DPD dan DPR. "Sehingga ke depan kita akan melihat produktivitas lembaga legislatif ini lebih dirasakan masyarakat," tuturnya.

Kedua, lanjut Irman, mengenai amandemen UUD 1945.‎ Irman mengatakan berbagai fraksi yang ada di MPR, yang telah menghasilkan putusan MPR No 4/2014, rekomendasi atas penataan lembaga negara yang diharapkan pada periode 2014-2019 ini bisa dilaksanakan.

"Kami menganggap amandemen ini sangat penting bagi bangsa ini untuk mempertegas sistem presidensial kita, mempertegas sistem lembaga parlemen, memperkuat sistem otonomi daerah. Apa yang terjadi sekarang ini merupakan buah dari belum tegasnya sistem presidensial sehingga mengakibatkan kewenangan-kewenangan presiden yang seharusnya sebagai lembaga eksekutif yang menganut sistema presidensial, sulit dilaksanakan. Ini harus dikembalikan," jelas Irman.

Irman juga membeberkan dalam pertemuan itu membahas juga isu pemberantasan narkoba, pembangunan infrastruktur, pelaksanaan UU Desa, dan bagaimana ekses UU Desa terhadap PNPM yang tengah berjalan, lebih kurang 18 ribu fasilitator konsultan yang posisinya belum jelas.

"Juga berbagai perkembangan politik kekinian, di mana kami tadi bersepakat, sistem pemerintahan kita ini yang berjangka waktu. Kita harapkan pembangunan demokrasi yang berbasis kontinuitas ini kita pelihara. Apapun kesulitan yang dialami lembaga, segera kita mengambil sikap politik yang itu menjadi sideback dalam kemajuan bangsa. Kita harus paham, negara ini baru berdemokrasi 15 tahun, tentu perlu kesabaran. Kalau ada yang salah tentu kita koreksi, kita perbaiki sehingga kesinambungan pembangunan itu bisa dilaksanakan.
DPD menyatakan akan mendukung berbagai kebijakan pemerintah sepanjang kebijakan tersebut berdasarkan kepentingan rakyat banyak," tegasnya.

Hal lain yang juga dibahas adalah RUU Ostus Papua. Selain itu juga dibahas soal masalah penanganan bencana kita yang ingin ditingkatkan lagi.

‎"Ini pertemuan perdana kami, yang penting komunikasinya harmonis dan tentu akan ditindaklanjuti pada tingkat kementerian dalam raker dan juga RDP. Pada rapat ke depan Presiden ingin konsultasi ini intesif dan berkala. Hari ini tuan rumahnya Presiden, dan dalam beberapa bulan ke depan gantian DPD tuan rumah. Melalui rapat ini diharapkan banyak persoalan bangsa bisa terselesaikan," tutupnya.

(mpr/rvk)