Pemerintah-DPR Belum Sepakat Soal Ujian Nasional

Jakarta - Pemerintah dan DPR belum menemukan titik temu soal penyelenggaraan Ujian Nasional (UN). Pemerintah masih bersikukuh UN diselenggarakan. Sementara DPR menganggap UN tidak sejalan dengan UU 20/2003 tentang Pendidikan. Hal itu mengemuka dalam raker Komisi X DPR dengan Mendiknas Bambang Sudibyo dan jajarannya di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2005). "Dalam rapat antara DPR dan Depdiknas pada 21 Juni 2004 telah disepakati biaya untuk UAN (sekarang disebut UN) tidak dialokasikan dalam APBN 2005 dan UAN tidak akan dilaksanakan lagi. Mohon kesepakatan ini tidak dilanggar," ujar Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi. Pada kesempatan itu, Dirjen Dikdasmen Indra Djati Sidi mengatakan untuk pelaksanaan UN dapat diupayakan revisi APBN 2005. "Karena UN masih tetap perlu diselenggarakan sedangkan dalam APBN 2005 tidak dianggarkan khusus, kami berharap dapat dilakukan revisi dan beberapa dana bisa digotong-royongkan sekitar Rp 150 miliar," katanya. Pernyataan Indra itu ditentang anggota Panitia Anggaran Komisi X Masduki Baidlowi. Menurut Masduki, jawaban pemerintah itu justru membuat blunder. Pasalnya, dalam rapat Panitia Anggaran dengan menkeu sudah disepakati tidak ada istilah revisi APBN. "Sehingga bila dilakukan melanggar UU," tandasnya. Melihat perdebatan yang terjadi, Heri sempat mengusulkan agar permasalahan itu diserahkan kepada pihak berwenang. "Karena pemerintah dan DPR sudah sama-sama menyatakan sikap, saya usul agar masalah ini diserahkan kepada pihak berwenang mengambil keputusan yaitu MA," usulnya.Namun usulan Heri tidak disambut positif anggota dewan lainnya. Akhirnya disepakati raker dilanjutkan pada Kamis (3/2/2005). Agendanya khusus membahas masalah UN. Dalam raker tersebut, Mendiknas Bambang Sudibyo tidak berkomentar apapun soal UN. Ketika ditemui wartawan disela-sela raker, Bambang juga enggan menjawab pertanyaan soal itu. Namun, ia yakin kedua belah pihak dapat menyelesaikan perbedaan persepsi. "Jangan paksa saya memberi pernyataan mengenai hal yang masih harus dikompromikan dengan DPR. Kami sudah sepakat akan membicarakannya hari Kamis, termasuk soal anggaran," katanya. (rif/)