Tim Independen: Marwah Penegak Hukum Harus Dijaga

Jakarta - Sekretaris Tim Independen Hikmahanto Juwana mengatakan polemik perlu tidaknya calon Kepala Kepolisian RI yang berstatus tersangka dilantik tak diantisipasi saat UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri disusun.

"Permasalahan yang kita hadapi ini sebenarnya tidak terpikirkan oleh para pembentuk UU ketika UU Polri ini dibuat. Apa yang terjadi sekarang ini harus dipahami sebagai suatu yang anomali," kata Hikmahanto saat menggelar konferensi pers usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).

Namun semestinya menurut Hikmahanto, semua orang yang menduduki jabatan di institusi penegak hukum harus bersih dari kasus korupsi. Pasalnya jika seorang pimpinan penegak hukum, Kepolisian maupun KPK tak boleh menyandang status tersangka.

"Karena kalau misalnya nanti dilakukan penangkapan dan sebagainya orang akan bertanya. Kenapa pimpinan yang tersangka kok tidak diproses?" kata pakar hukum dari Universitas Indonesia itu.

Terkait proses pemberhentian sementara terhadap Bambang Widjojanto, menurut Hikmahanto harus dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan yang sama harus ditetapkan pada kasus Komjen Budi Gunawan ketika akan diberhentikan untuk sementara dari Kepolisian RI.

"Dengan catatan tadi, kita harus menjaga marwah. Demikian juga di Polri tentunya. Itu yang harus sama," kata Hikmahanto yang pernah ditunjuk Presiden SBY memverifikasi kasus Cicak vs Buaya I ini.

(erd/nrl)