Ketika Presiden Jokowi 'Tersulut' Rekening Gendut

Jakarta -

Saat menjadi Wali Kota Surakarta maupun Gubernur Jakarta nama Joko Widodo tak pernah disebut memiliki rekening mencurigakan alias 'gendut'. Jokowi pun pernah mendapat penghargaan sebagai tokoh antikorupsi Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA). 

Penghargaan ini sekaligus menasbihkan Jokowi sebagai tokoh yang komit atas pemberantasan korupsi. Namun menjelang 100 hari usia pemerintahannya, Presiden Jokowi justru harus berurusan dengan persoalan rekening gendut yang diduga menyeret nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Komjen Budi Gunawan adalah calon tunggal Kepala Kepolisian RI yang diajukan oleh Presiden Jokowi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Pencalonan inilah yang kemudian disebut menjadi pemicu munculnya konflik antara Kepolisian Negara RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK menetapkan Komjen Budi sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Dia diduga memiliki 'rekening gendut' hasil terima suap. Meski berstatus tersangka, Dewan Perwakilan Rakyat tetap meloloskan Komjen Budi sebagai calon pemegang tongkat komando Tri Brata 1 (TB 1).

Langkah Komjen Budi tinggal menunggu pelantikan Presiden Jokowi. Sayang desakan agar Presiden membatalkan pelantikan Komjen Budi begitu kuat. Datang dari sejumlah kalangan dan berbagai kalangan. Mulai dari rektor, tokoh antikorupsi hingga mantan Wakapolri.

Presiden pun menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. "Menunda, bukan membatalkan (pelantikan Komjen Budi)," kata Presiden Jokowi saat mengumumkan penundaan pelantikan Komjen Budi.

Masalah tak lantas selesai setelah Presiden menunda pelantikan Komjen Budi. Pada Jumat (23/1/2015) penyidik Bareskrim Polri menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Bambang dituduh mengarahkan agar saksi memberikan keterangan palsu di pengadilan.

Peristiwa penangkapan Bambang Widjojanto oleh penyidik Bareskrim Polri kian memanaskan suasana menjelang 100 hari kepemimpinan Presiden Jokowi. Serangan ke komisioner KPK terus datang bertubi-tubi. Secara tiba-tiba dalam waktu hampir bersamaan empat Wakil Ketua KPK yang tersisa yakni; Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Adnan Pandu Pradja, dan Zulkarnain dilaporkan ke polisi.

Pekerjaan Presiden Jokowi pun bertambah di 100 hari kepemimpinanya untuk menyelesaikan konflik antara Polri dengan KPK. Minggu (25/1/2015) Presiden membentuk Tim Independen yang beranggotakan 9 orang tokoh.

Tim ini bertugas memberi masukan untuk menyelesaikan konflik antara Polri vs KPK. Selain dari Tim 9, Jokowi juga meminta masukan dari Dewan Pertimbangan Presiden yang mayoritas anggotanya dari unsur partai politik.

Hari ini berturut-turut Presiden Jokowi menggelar rapat bersama dengan Wantimpres dan tim 9. Kepada Presiden, Tim 9 yang dipimpin mantan Ketum PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif itu meminta Jokowi tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.

"Usul kita (BG) jangan dilantik. Menurut saya tidak dilantik, dan kita Tim 9 (berpendapat) orang ini jangan dilantik," kata Syafi'i Ma'arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2015).

Menurut Syafi'i Ma'arif, Presiden Jokowi berjanji akan mempertimbangkan usulan Tim 9 ini. Diharapkan bisa segera diputuskan dalam waktu dekat. "Akan dipertimbangkan (Presiden). Mudah-mudahan bulan ini selesai. Kalau lama, kacau ini," kata dia.

(erd/nrl)