Menteri-menteri penghuni Kabinet Kerja dilantik Jokowi sepekan setelah dirinya membaca sumpah sebagai Presiden RI, pada 27 Oktober 2014 lalu. Sudah 3 bulan Kabinet Kerja bekerja. Ada menteri yang kerap dipuji, ada pula yang dicaci.
Salah satu menteri yang paling disoroti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menteri nyentrik ini ramai diperbincangkan karena keberaniannya mendorong penenggelaman kapal pencuri ikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Menteri Pertanian nggak pernah di kantor. Kalau rapat selalu pamit, ya memang yang betul seperti itu," jelas Jokowi.
"Menteri PU Pera juga sama, ngukur jalan, cek irigasi, bendungan, jalan tol. Bukan hanya masalah teken-teken di kantor. Kalau cuma gitu, kualitas proyek jelek bagaimana," terang Jokowi.
Perintah, kerja, kerja, kerja yang disampaikan Jokowi saat pelantikan menteri jadi sinyal kuat agar menterinya segera bekerja. Bila tidak terlihat hasilnya sama sekali, Jokowi menyatakan tak segan mengganti, karena banyak yang antre menjadi menteri.
Selain menteri yang penuh prestasi, ada juga yang disorot karena kontroversi. Baru-baru ini Menkopolhukam Tedjo Edhy disorot karena pernyataan kontroversial 'rakyat nggak jelas' yang ditujukan untuk para pendukung KPK. Pernyataan itu banyak menuai kritik, utamanya dari para aktivis antikorupsi.
Kini, setelah bekerja lebih dari 3 bulan, mulai ada dorongan agar menteri-menteri Kabinet Kerja dievaluasi. Salah satu yang mendorong evaluasi adalah Center for Strategic International and Studies (CSIS).
"Disiplin dan kerja keras para menteri menjadi hal yang paling penting. Presiden Jokowi harus mengevaluasi kinerja para menteri terkait portofolio masing-masing," kata Ketua Departmen Politik dan Hubungan Internasional CSIS Phillips Vermonte dalam siaran pers yang diterima redaksi, Senin (26/1) lalu.
Phillips menekankan kinerja menteri yang baik penting untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap Pemerintahan Jokowi-JK, apalagi di tengah tensi politik yang tinggi. Kinerja baik menteri-menteri Jokowi yang akan membuat rakyat menafikan konflik politik Jokowi dengan partai pendukungnya.
"Para menteri pun harus menyadari tanggung jawab yang diembannya dan bahwa publik ikut mencermati kinerja mereka. Pernyataan kontroversial Menkopolhukam Tedjo adalah contoh konkret yang perlu diperhatikan oleh para menteri/pejabat publik," ujar Phillips.
Kapan kinerja menteri dievaluasi, Pak Jokowi?
(tor/van)