TNI Dituding Terima Suap dalam Evakuasi Pengungsi Aceh
Jumat, 28 Jan 2005 16:25 WIB
Jakarta - Personel militer Indonesia dituding telah menerima suap dalam penempatan pengungsi Aceh di pesawat militer asing untuk dievakuasi pasca bencana tsunami. Pemerintah Australia pun meminta otoritas Indonesia untuk secepatnya menyelidiki dugaan tersebut.Demikian disampaikan Departemen Pertahanan Australia seperti dilansir The Australian, Jumat (28/1/2005). Departemen menyatakan prihatin dengan dugaan suap yang ditulis sebuah majalah AS, Newsweek itu. Dituliskan, "orang-orang berpakaian bagus" di Aceh menyogok anggota TNI hingga US$ 80 untuk bisa mendapatkan kursi di pesawat Hercules milik Angkatan Udara Selandia Baru. Para personel TNI itu ditugaskan untuk mendata para pengungsi yang akan diangkut keluar Aceh dengan pesawat militer.Seorang juru bicara Departemen Pertahanan Australia menyatakan bahwa berita tersebut memprihatinkan. Otoritas Indonesia mengkoordinir semua bantuan transpor militer yang disediakan negara-negara asing bagi mereka yang ingin mengungsi dari Aceh menyusul bencana tsunami, 26 Desember lalu. Angkatan Udara Australia atau Royal Australian Air Force (RAAF) bertugas memberitahukan kepada TNI soal jumlah kursi yang tersedia dalam setiap penerbangan."Ruang yang tersedia di penerbangan RAAF diberitahukan setiap harinya kepada TNI dan kursi-kursi dialokasikan oleh otoritas Indonesia," ujar juru bicara tersebut."Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas koordinasi upaya meringankan bencana tsunami," imbuhnya. Ditegaskan juru bicara itu, setiap dugaan mengenai penyuapan untuk memperoleh kursi dalam pesawat-pesawat evakuasi, merupakan masalah yang mengkhawatirkan."Sementara ADF (Australian Defence Force atau militer Australia) menyediakan ruang di pesawat untuk transportasi orang, kami tidak secara langsung terlibat dalam prosedur pemilihan (calon penumpang)," tandasnya."Begitu kami tahu soal laporan ini, kami membahas masalah tersebut dengan otoritas terkait Indonesia, kami setuju untuk menyelidiki isu tersebut," kata juru bicara Australia.
(ita/)











































