"Kompolnas ikut berdosa dalam rekomendasi Budi Gunawan ke Menko Polhukam lalu ke Presiden. Kompolnas hanya melakukan copy paste dari data pemeriksaan Bareskrim," kata Tjipta dalam diskusi polemik di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).
Sebagai lembaga pengawas, menurut dia, Kompolnas bisa melakukan penyelidikan lebih mendalam dan tidak hanya menunggu data dari Bareskrim. Cara ini dinilai sebagai pilihan keliru. "Kompolnas tidak melakukan penyelidikan. Atas kebijakan itu lah punya pilihan yang keliru," tuturnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini ada apa? Kan kita jadi bertanya-tanya. Kenapa DPR ingin cepat-cepat. Padahal kan paripurna rencananya Senin, tanggal 19," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas M Naseer memberikan tanggapan terkait pernyataan Tjipta. Nasser mengakui dalam pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, pihaknya hanya mengambil data. "Mengenai cuma copy paste, kami benar mengambil dari dari Bareskrim," katanya.
Namun, hal ini harus dimaklumi karena pihaknya sudah mencoba. Salah satunya meminta data dari PPATK, KPK, dan Komnasham. Dari tiga lembaga itu, hanya Komnas HAM yang mengirim data terkait permintaan Kompolnas.
"Kami diabaikan begitu saja, kami banyak diabaikan. Saat itu, kami tidak punya alasan untuk mendelete Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon. Karena kita tidak disuplai data khusus. Kompolnas pernah kirim surat ke PPATK, KPK, Komnasham. Tapi hanya Komnas HAM yang membalas," tuturnya.
(hat/aan)